REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada acara Malam Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2026.
Acara tersebut berlangsung di Jakarta, pada Sabtu malam (26/9/2026). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti kepada Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, serta disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BSSN Nugroho menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada BPS atas penghargaan yang diberikan.
Dia menegaskan bahwa transformasi digital dan kedaulatan data nasional hanya dapat terwujud jika ditopang oleh sistem keamanan siber yang tangguh.
"Digitalisasi pemerintahan mutlak harus dilakukan," kata dia.
Namun, Nugroho menyebut di balik transformasi dan perekonomian digital tersebut, harus ada fondasi yang kuat, yaitu keamanan siber dan sandi.
Dia menyatakan penghargaan ini merupakan bukti nyata dari dedikasi seluruh jajaran BSSN dalam menjaga dan mengawal ekosistem data nasional, termasuk dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia agar terbebas dari ancaman siber.
Lebih lanjut Kepala BSSN Nugroho menegaskan, bahwa hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya membangun pemerintahan sebagai satu kesatuan atau Government Incorporated.
Konsep Pemerintah Incorporated (Government Incorporated atau Indonesia Incorporated dalam konteks nasional) adalah paradigma di mana seluruh instansi pemerintah, lembaga negara, dan sektor terkait bekerja sebagai satu kesatuan, selayaknya satu korporasi besar.
Dalam konsep tersebut, prinsip saling membantu dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, untuk mencapai tujuan nasional, bukan bekerja secara terkotak-kotak (siloisasi).
Dia mengatakan mnghilangkan Silo Birokrasi, misalnya dengan saling Berbagi Data. Instansi pemerintah tidak lagi menyimpan data untuk dirinya sendiri.
"Melalui sistem Satu Data, antar-kementerian bisa saling mengakses informasi secara real-time untuk mempercepat pelayanan publik," jelas Kepala BSSN Nugroho.
Ikuti Whatsapp Channel Republika