REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO, – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta seluruh instansi vertikal dan satuan kerja pemerintah pusat di daerah untuk memaksimalkan publikasi program nasional. Langkah ini dinilai krusial agar manfaat anggaran pemerintah dapat diketahui secara luas oleh masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Gusnar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) yang membahas pelaksanaan program nasional di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Kamis. Ia menekankan bahwa publikasi program pemerintah melalui berbagai media penting untuk memastikan masyarakat mengetahui layanan dan dukungan anggaran yang telah disiapkan.
Menurut Gusnar, setiap kantor wilayah dan satuan kerja perlu memaksimalkan fungsi hubungan masyarakat dalam menyampaikan informasi program kepada publik. Hal ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi yang harus dijalankan.
"Rakyat menunggu hasil rapat ini. Semua bisa jadi berita, termasuk alokasi yang disiapkan pemerintah untuk anggaran transportasi tol laut Sabuk Nusantara dengan harga tiket Rp35 ribu. Ini rakyat tidak tahu, padahal kita sudah bekerja," tegasnya.
Dampak Ekonomi Angkutan Laut Perintis
Gusnar mencontohkan dukungan pemerintah terhadap layanan angkutan laut perintis pangkalan Gorontalo dan Kwandang. Layanan ini dinilai dapat membantu mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang antardaerah.
Pada 2026, total anggaran yang dialokasikan untuk layanan angkutan laut perintis di Provinsi Gorontalo mencapai Rp62,2 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan empat kapal, yakni KM Sabuk Nusantara 97, KM Sabuk Nusantara 83, KM Sabuk Nusantara 76, dan KM Daraki.
Gusnar menilai informasi mengenai dukungan anggaran dan layanan publik perlu disampaikan secara masif. Sebab, program pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memiliki dampak terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
Ketersediaan angkutan laut perintis, kata dia, dapat membuka akses masyarakat terhadap transportasi. Selain itu, layanan ini mendukung kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi sehingga aktivitas ekonomi di wilayah layanan dapat bergerak.
"Oleh karena itu manfaatkan semua media. Jangan kalau ada wartawan kita justru menghindar, mereka perlu data dan rakyat butuh informasi program yang akan dan telah dilaksanakan pemerintah," ujarnya.
Ia berharap keterbukaan informasi mengenai program nasional di daerah dapat memperkuat partisipasi masyarakat. Lebih dari itu, langkah ini memastikan manfaat kebijakan dan belanja pemerintah benar-benar diketahui oleh masyarakat.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika