REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Otoritas Penyiaran Israel pada hari Senin menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menyerahkan dokumen kepada Israel yang mencakup langkah untuk melanjutkan rekonstruksi Jalur Gaza. Hal itu harus dilanjutkan bahkan tanpa pelucutan senjata Gerakan Perlawanan Islam (Hamas).
Media tersebut menambahkan bahwa Washington berharap mendapatkan persetujuan tertulis dari Israel atas dokumen itu, yang menurut mereka "mencerminkan tekanan Amerika untuk melanjutkan pelaksanaan rencana Presiden Donald Trump, meskipun Hamas tidak dilucuti senjatanya," sembari juga menunjukkan keinginan Washington untuk tidak memulai kembali perang.
Otoritas penyiaran mengatakan ringkasan dokumen tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberi isyarat kepada Israel bahwa pilihan untuk melanjutkan perang di Gaza sudah tidak ada lagi, dan bahwa sudah waktunya untuk mendorong alternatif terhadap pemerintahan Hamas, bahkan jika Hamas menolak untuk menyerahkan senjatanya.
Belum ada komentar resmi yang dikeluarkan oleh Israel maupun Amerika Serikat terkait laporan otoritas penyiaran tersebut.
Menurut laporan itu, dokumen tersebut memuat klausul yang mewajibkan Israel mengizinkan pelaksanaan proyek infrastruktur di Jalur Gaza—termasuk air, listrik, dan lainnya—di wilayah-wilayah yang tidak disebutkan secara spesifik. Selain itu, diwajibkan juga pemindahan penduduk dari wilayah di bawah kendali Hamas ke wilayah yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) paling lambat akhir 2026.
Dokumen itu juga menetapkan izin pendirian markas pusat bagi pemerintahan teknokrat, pemberian izin pembangunan pangkalan untuk pasukan internasional, serta izin rekonstruksi Rumah Sakit Eropa. Termasuk juga pencabutan blokade bahan bangunan dan peralatan medis—dan pembuatan koridor akses menuju rumah sakit tersebut dari wilayah yang dikuasai Hamas.
Dokumen tersebut juga mencatat bahwa Israel akan mengalihkan pendapatan pajak Otoritas Palestina yang terkait dengan Gaza kepada Dewan Perdamaian, seiring langkah untuk mengakui pemerintahan teknokrat tersebut sebagai entitas berdaulat di Gaza.
Selain itu, dokumen tersebut menetapkan pemberian kebebasan bergerak bagi pemerintahan teknokrat di dalam maupun di luar wilayah tersebut untuk keperluan resmi, serta mengizinkan distribusi bahan bakar dan penggunaan pembayaran digital, sebagai bagian dari upaya mengurangi kemampuan Hamas dalam memungut pajak dan mengenakan biaya.
Berdasarkan dokumen tersebut, Israel juga mengizinkan pengoperasian jaringan komunikasi generasi keempat (4G)—layanan yang saat ini dilarang di Gaza—serta pemberian amnesti bersyarat bagi mereka yang menyerahkan senjata dan berkomitmen pada perdamaian.
Sebagai imbalannya, Dewan Perdamaian mengawasi rantai pasokan, bahan bakar, dan pembayaran, serta berupaya mengurangi pajak yang diberlakukan oleh Hamas, menurut sumber yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika