REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara pemerintah dituntut mampu menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin kompleks di tengah perkembangan media digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Perkembangan algoritma digital mengubah cara masyarakat memperoleh, menerima, dan menyebarkan informasi.
Hal tersebut mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Juru Bicara Pemerintah bertema "Satu Pesan, Satu Suara, Dipercaya Publik" yang diselenggarakan di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/6/2026). Praktisi komunikasi, Adita Irawati, mengatakan media saat ini menjadi ruang kompetisi narasi yang dapat membentuk persepsi publik terhadap kebijakan maupun institusi pemerintah.
Oleh karena itu, juru bicara perlu memahami setiap pernyataan yang disampaikan berpotensi membentuk sudut pandang tertentu di tengah masyarakat. "Media adalah ruang kompetisi narasi. Jangan sampai ketika menjalankan peran sebagai juru bicara justru membuka peluang munculnya framing yang dapat menimbulkan persepsi yang saling bertentangan," ujar Adita.
Menurutnya, pesan yang disampaikan kepada publik harus konsisten, akurat, dan selaras dengan kebijakan yang diwakili. Ia juga menegaskan bahwa tantangan utama dalam berinteraksi dengan media bukan terletak pada pertanyaan wartawan, melainkan pada kualitas jawaban yang diberikan.
"Tidak ada pertanyaan yang salah. Yang ada adalah jawaban yang salah. Wartawan bebas bertanya apa saja, dan tugas juru bicara adalah meresponsnya dengan baik," kata mantan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) itu.
Satu hal, Adita juga menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan komunikasi digital. Juru bicara pemerintah dinilai perlu memahami ekosistem media digital dan mampu menerapkan konsep digital messaging, yaitu menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi pesan yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, menyampaikan perkembangan algoritma digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, menerima, dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang efektif.
"Era algoritma telah mengubah cara informasi diciptakan, disebarkan, dan diterima publik. Karena itu, humas pemerintah dan juru bicara harus memiliki cara pandang baru dalam menyusun strategi komunikasi," ujar Rustika.
Ia menjelaskan hasil survei Reuters Institute yang dirilis pada Juni 2026 menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap informasi dari media berada pada angka 32 persen. Temuan tersebut menjadi indikasi terjadinya perubahan signifikan dalam pola konsumsi informasi masyarakat.
Menurut Rustika, masyarakat kini banyak memperoleh informasi pertama kali melalui aplikasi percakapan dan media sosial, termasuk TikTok. Sekitar 54 persen masyarakat mengakses berita melalui media sosial, sementara mayoritas mengonsumsi informasi dalam format video melalui platform seperti TikTok dan YouTube.
"Sebanyak 70 persen masyarakat menerima informasi melalui platform berbasis video. Artinya, pemerintah harus mampu mengemas pesan yang mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan karakter media yang digunakan masyarakat," jelasnya.
Ia menambahkan, strategi komunikasi publik perlu mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang. Pendekatan yang mengedepankan empati dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat dibandingkan penyampaian informasi yang hanya berfokus pada data dan angka.
"Ketika menyampaikan kebijakan, pemerintah perlu memahami konteks yang sedang dirasakan masyarakat. Empati menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi yang efektif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika