REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan bakal fokus melakukan efisiensi anggaran dalam kepemimpinannya. Sosok yang menggantikan Dadan Hindayana itu akan berupaya memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.
Nanik mengaku telah menggelar rapat pimpinan dengan dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono pada Kamis (4/6/2026). Dalam rapat itu, pihaknya fokus membahas efisiensi anggaran dalam menjalankan program MBG.
"Kami concern hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran, sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi. Namun tidak mengurangi sasaran," kata dia saat konferensi pers di Kantor BGN, Kamis sore.
Ia menyatakan, efisiensi itu akan dilakukan dalam berbagai hal terkait program MBG. Salah satunya adalah dengan melakukan peninjauan ulang atau refocusing penerima manfaat program MBG.
Tak hanya itu, Nanik menyatakan, BGN juga akan melakukan moratorium pembangunan dapur MBG. Di sisi lain, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap dapur MBG yang sudah berdiri.
"Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat, moratorium dapur titik-titik baru, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas," kata Nanik.
Menurut dia, BGN juga akan melakukan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Ketika nantinya masih ada dapur MBG yang tidak sesuai standar, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi penutupan sementara (suspend).
Selain itu, BGN juga bakal fokus melaksanakan program MBG untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun, pelaksanaan program MBG di daerah 3T itu dilakukan dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan, sehingga tidak membebani APBN.
"Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika