REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah memulai langkah digitalisasi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengusulan dan verifikasi bantuan perumahan, kata Fitrah Nur, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Kamis.

Fitrah Nur menjelaskan bahwa kini pengusulan BSPS dilakukan secara digital, menghilangkan kebutuhan akan surat-menyurat fisik. Verifikasi hasil juga telah beralih ke format digital, memudahkan penyimpanan dokumen dalam sistem. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) akan menggunakan perangkat mereka untuk mendokumentasikan kondisi rumah, yang langsung masuk ke dalam sistem digital.

Program BSPS ini menjadi fokus utama Kementerian PKP dengan alokasi anggaran sekitar 83 persen dari total anggaran kementerian, untuk pembangunan dan perbaikan 400.000 unit rumah. Menteri PKP Maruarar Sirait, yang disapa Ara, menegaskan bahwa program ini menjadi strategis bagi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat.

Selain itu, pada tahun mendatang, pemerintah mengusulkan peningkatan target program BSPS menjadi 2 juta unit rumah, sebagai upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak. Kementerian PKP juga berencana melaksanakan sejumlah isu strategis lainnya, termasuk pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera dan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan. Ada pula usulan tambahan anggaran untuk 50.000 unit BSPS, serta penyusunan Rancangan Undang-Undang Perumahan untuk memperkuat integrasi dan transparansi penyelenggaraan program perumahan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika