REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Universitas Padjadjaran (Unpad) segera memberlakukan work from home (WFH) untuk pegawai dan mahasiswa mengikuti surat edaran pemerintah pusat. WFH diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penghematan energi di tengah situasi krisis yang terjadi di Timur Tengah.
Rektor Unpad Prof Arief Kartasasmita menyambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakan program WFH termasuk di kampus. Kebijakan itu diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadi krisis energi atau krisis apapun akibat kondisi geopolitik eksternal.
"Unpad akan mengambil langkah, kita akan mendorong untuk sebagian atau perkuliahan yang tidak berkait dengan praktikum akan dilakukan WFH oleh Unpad seiring edaran tersebut," ucap dia di sela-sela acara workshop dan benchmarking peningkatan kompetensi analisis kebijakan di perguruan tinggi dengan 51 peserta perguruan tinggi, Selasa (7/4/2026).
Ia menuturkan mereka yang akan bekerja WFH selama satu hari yaitu di sektor administrasi. Kemudian, perkuliahan yang tidak membutuhkan skill langsung atau praktikum dan bekerja lapangan dapat melakukan WFH.
"Kita imbau para tendik maupun para dosen untuk bekerja di rumah. Jadi tidak bekerja di kafe atau di mana," ucap dia.
Ia mengatakan apabila bekerja di kafe dan di tempat lainnya maka tidak akan menyelesaikan masalah terkait mengurangi kebutuhan energi. Pihaknya segera mengimplementasikan kebijakan tersebut.
"Kami akan sekarang mengimplementasikan, prinsipnya adalah WFH ini tidak ingin mengganggu esensi dari pendidikan. Jadi kalau mahasiswa yang memang tidak bisa kita WFHkan ya tetap akan menjadi biasa," ungkap dia.
Ia mengatakan perkuliahan yang dapat dilakukan WFH akan dilakukan untuk melakukan ketahanan energi. Pihaknya belum menghitung efisiensi yang berhasil dilakukan akan tetapi pasti berdampak.
"Saya belum menghitung detailnya berapa, karena kan variabelnya sangat banyak. Tapi tentu akan ada dampaknya walaupun saya tidak tahu berapa persennya," kata dia.
Sebab, ia menuturkan terlebih dahulu harus menghitung berapa banyak mahasiswa yang tidak hadir dan yang kuliah di rumah atau di kosan.
Ia menambahkan perguruan tinggi saat ini harus mengeluarkan kebijakan kebijakan berdasarkan data dan bukti. Sehingga diharapkan ke depan manajemen birokrasi perguruan tinggi menjadi lebih baik.
Prof Arief mengatakan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi saat ini adalah tentang disrupsi teknologi, perubahan iklim dan permasalahan global lainnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memilki agilitas dan kepentingan untuk berubah.
"Sebagai contoh saja yang terbaru adalah perubahan geopolitik yang terjadi di internasional sekarang, itu meminta kita untuk segera melakukan suatu solusi yang cepat. Misalnya contoh energi akibat terjadi perang di Timur Tengah, nah itu juga salah satu bagaimana kita dapat melakukan satu perubahan kebijakan secara cepat terukur," kata dia.
Ia mengatakan apabila tidak memiliki ahlinya atau analisis kebijakan maka dikhawatirkan akan terjadi kebijakan yang keliru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika