REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai pro dan kontra. Bagi yang kontra, insentif ini terlalu berlebihan dan hanya memperkaya pihak-pihak tertentu.

Tapi sebaliknya bagi meereka pro, insentif ini justru membuat efisien anggaran pemerintah. 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut insentif Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) strategis untuk mencegah pemborosan APBN.

Mengapa demikian? karena skema tersebut justru sebagai strategi efisiensi dan minim risiko untuk negara. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan duiit jor-joran buat bangun SPPG lantaran pengerjaan dan perawatan ditanggung pihak ketiga. 

"Terdapat sejumlah prinsip mendasar dalam skema kemitraan tersebut. Pertama, Rp6 juta per hari bukanlah dana pembangunan dari APBN, melainkan bagian dari mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan. Seluruh proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri oleh mitra," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, seluruh risiko ditanggung sepenuhnya oleh mitra, mulai dari risiko pembangunan, pelaksanaan operasional, evaluasi, hingga bencana alam.

Sebagai contoh, ketika salah satu SPPG di Aceh terdampak banjir hingga mengalami kerusakan, kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra dan bukan BGN. Mitra wajib membangun kembali tanpa tambahan beban anggaran negara.

“Seperti di Aceh ketika SPPG tersapu banjir, maka yang rugi adalah mitra bukan BGN, mereka harus bangun lagi. Jadi, kita memindahkan risiko total kepada mitra, oleh karena itu saya sampaikan Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan, perbaikan dan lain-lain," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika