REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) membutuhkan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang adaptif, namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP dinilai sebagai bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin terintegrasi.
Pernyataan itu mengemuka dalam Webinar 'Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI' secara daring yang diikuti hampir 1.000 peserta. Peserta berasal dari berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, dan melibatkan pemangku kepentingan pengadaan dari pemerintah pusat dan daerah.
Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, mengatakan BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi.
"Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, serta unit BLUD lainnya mengenai mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.
Materi yang disampaikan dalam webinar meliputi sosialisasi kebijakan dan regulasi pengadaan BLUD, pengenalan ekosistem pengadaan digital lokapasar mitra LKPP, alur dan tata cara belanja BLUD melalui lokapasar mitra. Dipaparkan pula praktik baik dan studi kasus implementasi pengadaan BLUD secara digital.
Ketua Tim Pengembangan Sistem Katalog Elektronik V6 LKPP, Mieke Eka Putri, menyampaikan pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI merupakan bagian dari modernisasi sistem pengadaan pemerintah yang semakin terintegrasi. Melalui Lokapasar Mitra LKPP yang terhubung dengan INAPROC, BLUD dapat melakukan pengadaan secara lebih lincah dan terdokumentasi.
"Hal ini mendukung transparansi proses belanja sekaligus mempermudah pengawasan dan pertanggungjawaban,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika