REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pemerintah Italia tidak akan bergabung ke Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Antonio Tajani. Kepada saluran berita Sky TG24 News, Rabu (11/2/2026), Tajani menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan akan adanya "halangan konstitusional".
Namun demikian, Tajani memastikan negaranya senantiasa siap memainkan peran dalam pemulihan di Timur Tengah. Senada, Perdana Menteri Giorgia Meloni pada bulan lalu menyampaikan kepada saluran Rai News bahwa masalah "ketidaksesuaian dengan konstitusi" membuat Italia tidak dapat bergabung dalam upacara penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian.
Meloni menyebut, ada ketidakcocokan antara Piagam Dewan Perdamaian dan Pasal 11 konstitusi Italia yang mengizinkan negara tersebut "menggugurkan sebagian kedaulatannya hanya dengan syarat adanya kesetaraan antara negara-negara" kepada organisasi internasional dalam rangka mewujudkan perdamaian dan keadilan.
Pihaknya melihat BoP belum memenuhi ketentuan tersebut. Perwakilan dari 19 negara menandatangani Piagam Dewan Perdamaian di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu. Dewan Perdamaian dibentuk dalam rangka mewujudkan penyelesaian konflik secara damai di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan Anadolu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika