REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan membayar iuran senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp 16,7 triliun sebagai komitmen keanggotaan di Dewan Perdamaian alias Board of Peace. Dana itu disebut untuk keperluan rekonstruksi Jalur Gaza yang dua tahun belakangan diporak-porandakan penjajah Israel.
Menurut Sugiono, pungutan tersebut bukanlah iuran keanggotaan alias membership fee. Dana itu, menurutnya, terkait niat awal pembentukan Dewan Perdamaian untuk memulihkan Gaza termasuk upaya rekonstruksi.
“Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana? Kan, seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ,” ujarnya selepas melakukan rapat tertutup dengan Komisi I di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa.
Setelah membayar dana rekonstruksi itu, kata Sugiono, negara bersangkutan akan mendapat hak menjadi anggota tetap dari Board of Peace. “Itu semua negara yang diundang itu entitled untuk menjadi member selama tiga tahun. Itu, bunyi charter-nya. Jadi kalau misalnya ikut berpartisipasi yang satu miliar, itu artinya dia permanen.”
Isu pembayaran iuran keanggotaan muncul menyusul bocornya piagam Dewan Perdamaian pada 18 Januari lalu. Dalam piagam tersebut, pihak yang diundang harus menyetor sebesar 1 miliar dolar AS jika hendak menjadi anggota tetap. Tak ada kata Gaza disebutkan sama sekali sepanjang piagam tersebut.
Sugiono menegaskan sejak awal pembentukan BoP dilakukan atas permintaan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York, dengan tujuan melibatkan Amerika Serikat. “Dan ini merupakan satu langkah yang konkret yang menurut kita real untuk bisa dilakukan,” kata Sugiono.
Sugiono mengatakan keterlibatan Amerika justru merupakan bagian dari strategi diplomasi sejak awal. “Amerika itu diundang sejak awal sebelum pertemuan di New York untuk ikut terlibat dalam upaya penyelesaian damai di Gaza dan Palestina,” ujar dia.
Menurut Sugiono, posisi Indonesia bersama negara-negara lain adalah memastikan BoP tetap berjalan sesuai tujuan utamanya, yakni menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina.
“Posisi Indonesia dan negara-negara lain adalah untuk memastikan bahwa BoP ini tetap berjalan pada tujuan utamanya karena BoP ini sendiri lahir dari upaya untuk menciptakan perdamaian di Gaza dan Palestina,” katanya.
Sugiono menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah dan tetap berpegang pada solusi dua negara (two state solution). Ia mengatakan ada prinsipnya Indonesia tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Tentu saja arah kompas kita tetap two state solution. Tapi konflik ini sudah berlangsung lama, bertahun-tahun, sehingga pasti ada langkah-langkah yang sifatnya taktis yang harus kita lakukan,” katanya.
“Intinya, Indonesia menginginkan kemerdekaan bagi negara Palestina,” katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika