REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Serikat pekerja Jawa Barat menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 2.317.601 tahun 2026. Mereka mengancam bakal melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.
"Serikat pekerja di Jawa Barat menolak penetapan upah minimum UMP Jawa Barat dan UMSK kabupaten dan kota di Jawa Barat Tahun 2026 karena gubernur hanya menetapkan UMP Jawa Barat sebesar Rp 2,3," ucap Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto dikutip Sabtu (27/12/2025).
Ia menuturkan penetapan UMP Jawa Barat hanya mengunakan alfa 0,7 persen paling rendah se Indonesia. Sedangkan untuk kebutuhan hidup layak Jawa Barat berdasarkan kesepakatan ILO dan Kemenaker sebesar Rp 4,1.
"UMP sangat jauh dari KHL," kata dia. Ia melanjutkan sebanyak tujuh kabupaten dan kota yang mengusulkan upah minimun sektoral (UMS) kabupaten dan kota dihapus atau tidak ditetapkan. Sedangkan 12 kabupaten kota lainnya ditetapkan akan tetapi tidak sesuai usulan wali kota dan bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika