REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan wilayah rawan hujan tinggi selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sebagai bagian dari upaya penguatan keselamatan transportasi dan aktivitas masyarakat. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam konferensi pers "Climate Outlook 2026" di Jakarta, Selasa (23/12/2025), mengatakan bahwa BMKG telah membagi zonasi puncak musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia untuk mendukung kesiapsiagaan lintas sektor selama Nataru.
Puncak musim hujan di wilayah Sumatera, terutama bagian utara hingga tengah dan Sumatera Selatan, umumnya terjadi pada Desember. Sementara itu, wilayah Lampung, Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara diperkirakan memasuki puncak musim hujan pada Januari 2026.
“Untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara puncak hujan ada di Januari, sehingga ini menjadi perhatian utama dalam pengamanan periode Nataru,” kata Teuku.
BMKG, lanjut dia, telah menempatkan personel di berbagai posko Nataru untuk melakukan pengamatan, observasi, serta analisis cuaca secara intensif, kemudian menyampaikan informasi terkini kepada kementerian dan lembaga terkait.
Selain hujan, BMKG juga memantau potensi gelombang laut dan keselamatan penerbangan. Informasi tinggi gelombang disampaikan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai dasar penentuan operasional pelayaran.
“Tidak hanya hujan, tapi juga keselamatan pelayaran dan penerbangan menjadi perhatian kami selama Nataru,” ujarnya.
BMKG juga menyediakan dukungan informasi untuk perjalanan darat melalui aplikasi pemantauan cuaca yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Teuku menambahkan untuk wilayah Jabodetabek, BMKG berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian terkait guna memantau potensi hujan ekstrem.
BMKG memastikan operasi modifikasi cuaca dapat dilakukan sebagai langkah mitigasi tambahan selama periode Natal dan Tahun Baru 2026 jika memang diperlukan untuk mengendalikan curah hujan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika