REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (Alperklinas) memberikan apresiasi atas kerja keras PT PLN (Persero) dalam menangani gangguan sistem kelistrikan di wilayah terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Alperklinas, Tohom Purba. Dia menilai langkah cepat PLN di lapangan sangat membantu masyarakat di tengah situasi darurat.
“Di sejumlah daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur, PLN bergerak cepat dengan menembus medan ekstrem serta melakukan perbaikan jaringan kelistrikan di wilayah terdampak bencana,” ujar Tohom Purba dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, kehadiran PLN di lokasi bencana memberikan dampak signifikan, terutama dalam memastikan pasokan listrik tetap tersedia selama masa tanggap darurat.
Tohom menambahkan, hingga saat ini PLN terus bekerja ekstra untuk mempercepat normalisasi jaringan, mengevakuasi instalasi kelistrikan yang terdampak, serta menyediakan genset di area-area kritis. Terkait proses sinkronisasi sistem kelistrikan di Aceh yang masih memerlukan waktu, ia mengimbau masyarakat untuk bersabar dan terus memberikan dukungan hingga pemulihan dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Saya melihat di seluruh titik, PLN terus bekerja keras dan bergerak melakukan perbaikan. Ini tentu bukan pekerjaan mudah, mengingat besarnya infrastruktur kelistrikan yang rusak serta beratnya medan yang dihadapi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tohom menilai upaya PLN mencerminkan komitmen kuat dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, khususnya di tengah situasi darurat kebencanaan.
“Kesigapan dan ketanggapan dalam menjaga suplai listrik merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” katanya.
Selain pemulihan layanan kelistrikan, bantuan kemanusiaan yang disalurkan PLN juga dinilai Alperklinas mampu meringankan beban masyarakat terdampak, terutama warga yang kehilangan tempat tinggal serta terdampak secara ekonomi dan sosial.
“Kami berharap koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar proses penanganan dan normalisasi sistem kelistrikan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan merata di seluruh wilayah terdampak,” tutup Tohom.