REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) menegaskan kesiapan organisasi untuk menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan dan sistem pertahanan nasional. Komitmen itu dituangkan dalam Piagam Musyawarah Nasional (Munas) IX IARMI yang ditetapkan pada rangkaian kegiatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad (23/11/2025).
Sekretaris Presidium Sidang Munas IX IARMI, Rasminto, menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi dalam piagam selaras dengan arah pembangunan pertahanan yang saat ini dijalankan Presiden Prabowo. Menurutnya, IARMI menempatkan diri sebagai pihak yang siap berkontribusi langsung pada implementasi kebijakan pertahanan negara.
“Piagam Munas IX IARMI ini menegaskan bahwa IARMI siap menjadi mitra strategis Pemerintah dalam eksekusi agenda pertahanan nasional,” ujar Rasminto dalam keterangan tertulis, Senin (24/11/2025).
Rasminto menegaskan bahwa salah satu elemen penting dalam piagam adalah dukungan terhadap penerapan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) secara operasional, terutama melalui pelibatan Menwa dan alumni sebagai komponen pertahanan nasional.
“Kami siap membantu berkontribusi dalam pembinaan komponen cadangan dan pendukung, termasuk penyusunan modul pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dan kampus,” katanya.
Selain itu, IARMI juga menyoroti pentingnya integrasi kerja antarinstansi dalam menghadapi ancaman hybrid, bencana, hingga isu keamanan domestik. Menurut Rasminto, tantangan pertahanan modern tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja, tetapi membutuhkan tata kelola terpadu.
“Sinergi TNI, Polri, BNPB, BSSN, pemda hingga lembaga intelijen harus diperkuat. Pemerintahan Presiden Prabowo sudah bergerak ke sana, dan IARMI siap ikut mendukungnya,” tegasnya.
Dalam piagam tersebut, IARMI juga mengusulkan pembentukan “situational room” nasional berbasis data dan analisis real-time sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis.
“Dunia bergerak cepat, ancaman juga berubah cepat. Pemerintah membutuhkan pusat analisis bersama yang bekerja setiap saat,” sambung Rasminto.
IARMI juga memberikan dukungan terhadap agenda reformasi hukum yang saat ini menjadi salah satu konsentrasi pemerintahan. Menurutnya, stabilitas keamanan nasional tidak mungkin terjaga tanpa kepercayaan publik pada institusi penegakan hukum.
“Supremasi hukum adalah pondasi pertahanan. Tanpa itu, stabilitas nasional tidak akan kokoh,” ujarnya.
Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik, piagam Munas IX juga menilai bahwa arah kebijakan pertahanan dan diplomasi Presiden Prabowo sudah berada pada jalur yang tepat. IARMI menilai dinamika kawasan, terutama terkait Laut Natuna Utara dan rivalitas kekuatan besar menuntut kesiapsiagaan yang semakin kuat.
“Pertahanan kawasan dan diplomasi harus berjalan bersamaan. Posisi Indonesia sebagai negara pivotal di ASEAN harus terus ditopang dengan kapasitas nyata,” ujar Rasminto.
Munas IX juga menyatakan dukungan terhadap modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan penguatan industri pertahanan dalam negeri, termasuk kolaborasi kampus, alumni, dan industri strategis.
“Tantangan baru harus dijawab dengan kapasitas baru. Kemitraan triple helix antara pemerintah, akademisi, dan industri adalah kunci. IARMI siap berperan strategis,” katanya.
l
Ikuti Whatsapp Channel Republika