REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Beijing menilai Tokyo telah “melewati garis merah” dengan komentar pemimpin barunya yang menyarankan kemungkinan intervensi militer terhadap Taiwan. Ini terkait dengan pernyataan perdana menteri baru Jepang soal kemungkinan mengambil aksi militer jika Beijing menyerang Taiwan.
Pernyataan awal bulan ini oleh Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bahwa blokade angkatan laut China atau tindakan lain terhadap Taiwan dapat menjadi dasar tanggapan militer Jepang adalah “mengejutkan,” kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada hari Ahad. dalam sebuah pernyataan yang dipoting di situs web Kementerian Luar Negeri China.
“Sangat mengejutkan bahwa para pemimpin Jepang saat ini secara terbuka mengirimkan sinyal yang salah mengenai upaya intervensi militer dalam masalah Taiwan, mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya mereka katakan, dan melewati garis merah yang tidak boleh disentuh,” kata Wang.
Pejabat China paling senior yang menangani ketegangan sejauh ini, Wang menambahkan bahwa China harus “menanggapi dengan tegas” tindakan Jepang dan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk “mencegah kebangkitan militerisme Jepang.”
Sebagai bagian dari menyerahnya Jepang selepas Perang Dunia II, negara itu dilarang AS dan sekutu memiliki pasukan perang. Fungsi militer di Jepang dibatasi pada pertahanan semata. Namun, memanasnya kondisi di wilayah Asia Timur dan meningkatnya kemampuan militer China membuat Jepang menimbang ulang posisi mereka.
China menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari negara tersebut meski secara de facto saat ini memiliki sistem politik yang terpisah. Taiwan juga didukung oleh AS dan Jepang di tengah menguatnya ancaman Beijing untuk secara militer mengambil sepenuhnya wilayah Taiwan.
Pernyataan Takaichi telah menyebabkan meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang selama beberapa minggu terakhir. Beijing pada hari Jumat mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang mengkritik “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik yang dilakukan Takaichi.
“Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata dalam situasi lintas Selat, itu merupakan tindakan agresi,” tulis Duta Besar China untuk PBB Fu Cong dalam suratnya. “Tiongkok akan dengan tegas menggunakan hak pembelaan diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional serta dengan tegas mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya.”
Beijing memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri – bekas jajahan Jepang – sebagai wilayahnya sendiri, dan akan dianeksasi dengan kekerasan jika perlu. China keberatan dengan keterlibatan negara-negara lain di Taiwan, terutama Amerika Serikat, yang merupakan pemasok utama senjata bagi Taiwan, serta sekutu Amerika di Asia, termasuk Jepang dan Filipina.
Sikap Takaichi dipandang lebih tegas dibandingkan dengan sikap perdana menteri Jepang sebelumnya, yang telah menyatakan keprihatinannya mengenai ancaman China terhadap Taiwan namun belum secara terbuka mengatakan bagaimana Jepang akan menanggapinya.
Perdana menteri kemudian menolak untuk menarik kembali pernyataannya namun mengatakan dia akan menghindari pembicaraan tentang skenario tertentu di masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika