REPUBLIKA.CO.ID, DOMPU, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), menginisiasi program Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Pencegahan Konflik (Kompak) guna memperkuat peran masyarakat dalam mencegah konflik sosial. Ardiansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Dompu, menyatakan pada hari Senin bahwa program tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat di tingkat lokal.
Kegiatan Kompak bertujuan membangun sinergi lintas sektor untuk meningkatkan deteksi dan pencegahan dini terhadap berbagai persoalan sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Program ini menargetkan isu-isu seperti batas wilayah desa, sengketa tanah, pemanfaatan kawasan hutan, kenakalan remaja, serta penyalahgunaan miras dan narkoba yang masih menjadi potensi konflik di masyarakat.
Ardiansyah menekankan pentingnya pencegahan berjenjang dari tingkat RT, RW, desa hingga kabupaten guna mewujudkan masyarakat Dompu yang aman, nyaman, dan sejahtera. "Semakin cepat kita mengantisipasi, semakin kecil peluang konflik muncul," ujarnya.
Badan Kesbangpol Dompu juga memperkuat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan melibatkan unsur hexa helix seperti akademisi, media, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Harapannya, sinergi ini dapat menekan potensi kerawanan sosial dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berkelanjutan.
Kegiatan Kompak diikuti oleh unsur forum kewaspadaan dini kecamatan (FKDM), lurah, kepala UPTD peternakan, tenaga kesehatan, penyuluh KB, aparat kepolisian, dan perangkat pemerintah kecamatan untuk memperkuat sinergi masyarakat dan pemerintah dalam mencegah potensi konflik sosial di Kabupaten Dompu.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika