REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Sejumlah warga mengungkapkan keberatannya atas gerakan 'Rereongan Sapoe Sarebu' (Poe Ibu) atau gerakan bersama satu hari seribu yang diusung oleh Gubernur Jawa Barat. Gerakan tersebut menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah, hingga masyarakat umum.
Salah seorang warga Kota Bandung Rivaldi (23 tahun) mengaku keberatan dengan gerakan sehari seribu bagi ASN, siswa sekolah, atau masyarakat umum. Sebab yang berkewajiban membantu masyarakat tidak mampu adalah pemerintah.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
"Menurut saya tidak etis karena seharusnya kewajiban membantu masyarakat tidak mampu adalah pemerintah, bukan malah minta dari masyarakat lagi, jadi kaya uang dari masyarakat, pemerintah yang (harusnya) memberi untuk masyarakat tidak mampu," ucap dia, Sabtu (4/10/2025).
Keberatan itu ia sampaikan mengingat warga sudah dibebani oleh pajak. Termasuk saat ini dibebani donasi Rp 1.000 per hari yang dianggap keberatan. "Masyarakat juga sudah dibebankan pajak, sekarang tambah lagi ada kaya urunan 1.000, keberatan kalau saya. Harusnya dikaji ulang," ungkap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta ASN untuk memberikan donasi Rp 1.000 per hari untuk masyarakat. Tidak hanya untuk ASN di lingkungan Pemprov Jabar, surat edaran tersebut ditujukan untuk bupati dan wali kota se-Jawa Barat serta Kantor Kemenag Jabar.
Surat edaran tersebut bernomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) (gerakan bersama-sama sehari seribu). Surat tersebut dibuat tertanggal 1 Oktober 2025.
Ikuti Whatsapp Channel Republika