REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta kepada organisasi tani yang beroperasi di wilayahnya untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan.
Ia menekankan bahwa organisasi tani tidak boleh berhenti pada pembentukan kepengurusan semata, melainkan harus memiliki road map (peta jalan) kerja yang jelas.
“Kalau hanya bikin pengurus tapi tidak punya road map kerja, untuk apa. Intinya harus bisa ikut mengurangi kemiskinan," kata Luthfi saat menerima audiensi dari pengurus Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah, di kantornya, Rabu (1/10/2025).
Dikatakan Luthfi, arah kerja sama antara pemerintah daerah dan organisasi petani harus berdampak langsung ke masyarakat. Contoh konkretnya adalah fokus untuk mengurangi angka kemiskinan di Jateng.
Sebab, Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan 0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang, turun 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Menurut Luthfi, sektor pertanian sendiri masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan Jawa Tengah. Bahkan, posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Oleh karenanya, produktivitas pertanian diharapkan bisa berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
Salah seorang anggota Organisasi Tani Merdeka Jawa Tengah, Dimas menyatakan telah menyiapkan peta jalan sebagaimana diarahkan Gubernur Jateng.
“Insya Allah dampaknya akan terasa pada penurunan angka kemiskinan dan penguatan ekonomi. Mudah-mudahan bisa kami lakukan secepatnya,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika