REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa rekonstruksi Gedung DPRD Kota Makassar akan dilakukan setelah gedung tersebut rusak akibat aksi massa pada Jumat (29/8). Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, mengunjungi lokasi untuk menilai kerusakan.

Dalam peninjauan pada Selasa, Dewi Chomistriana menyebutkan bahwa ada dua bangunan yang terdampak. Salah satu bangunan yang dibangun pada 1986 mengalami kerusakan berat. "Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat," jelas Dewi.

Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan masukan dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, terutama terkait standar bangunan lama yang perlu disesuaikan dengan ketentuan saat ini, seperti skala gempa dan sistem pengaman kebakaran.

Rencana Rekonstruksi dan Biaya

Gedung utama yang dibangun pada 1986 diusulkan untuk direkonstruksi penuh atau dibangun baru. Sementara itu, gedung tambahan yang dibangun pada tahun 2024 hanya mengalami kerusakan ringan dan masih bisa digunakan setelah rehabilitasi.

Dewi menjelaskan bahwa jika skema rekonstruksi disetujui, gedung lama harus diratakan, namun ini memerlukan proses administrasi termasuk penghapusan aset negara. "Tim Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian lanjutan. Jika rekonstruksi diputuskan, pasti harus diratakan," tambahnya.

Mengenai pembiayaan, estimasi awal untuk rehabilitasi seluruh bangunan mencapai Rp50 miliar–Rp55 miliar. Namun, dengan opsi rekonstruksi total, angka tersebut akan berubah. Kementerian akan menghitung ulang dan menyesuaikan sumber anggaran sesuai kebutuhan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika