REPUBLIKA.CO.ID, SIMPANG EMPAT, – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, melibatkan perangkat nagari secara maksimal dalam pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di daerah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk melindungi hak konstitusional warga negara.
"Pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara, kami mengoptimalkan semua pemangku kepentingan, terutama perangkat nagari," ujar Ketua Bawaslu Pasaman Barat Wanhar di Simpang Empat, Kamis.
Dengan menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN), Bawaslu berharap dapat memperoleh data pemilih yang lebih valid. "Kerja sama ini akan membuat koordinasi dengan nagari (desa) lebih solid, sehingga masyarakat terjamin hak pilihnya," tambah Wanhar.
Kesepakatan ini menegaskan sinergi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah untuk menyukseskan PDPB. Wanhar optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pemilu mendatang.
"Kami ingin Pemilu 2029 berjalan dengan integritas tinggi, tanpa ada persoalan besar pada daftar pemilih," tegasnya lagi.
Anggota Bawaslu Pasaman Barat Beldia Putra mengingatkan bahwa berbagai persoalan teknis sering terjadi pada data pemilih, seperti data ganda dan warga yang sudah tidak memenuhi syarat tetapi masih tercatat. Dengan keterlibatan perangkat nagari, masalah tersebut dapat diminimalisir.
Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Laurencius Simatupang menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci pengawasan partisipatif. "Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu. Semua pihak, terutama nagari yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, harus terlibat," katanya.
Dia menjelaskan bahwa kerja sama ini memuat poin-poin strategis seperti koordinasi rutin, pertukaran data, dan peningkatan kapasitas pengawasan di tingkat nagari. Mekanisme ini diyakini akan memperkuat kualitas daftar pemilih berkelanjutan.
Isu data pemilih selalu menjadi sorotan di setiap pemilu. Secara nasional, Bawaslu RI menempatkan akurasi daftar pemilih sebagai salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
Kepala DPMN Pasaman Barat Defi Irawan juga menilai kerja sama ini sangat strategis. Menurutnya, nagari atau desa adalah garda terdepan dalam mendata masyarakat. Dengan keterlibatan mereka, keakuratan data pemilih akan lebih terjamin.
"Nagari adalah ujung tombak pelayanan. Dengan sinergi ini, data pemilih bisa diintegrasikan lebih cepat dan pengawasan berjalan lebih efektif," tegasnya. Dia berharap agar kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan aksi nyata di seluruh nagari. "Komitmen harus diwujudkan dalam kerja konkret. Dengan begitu, data pemilih tidak lagi menjadi persoalan di lapangan," sebutnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika