REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Barisan Ansor Serbaguna Maritim (Baritim) Nadlatul Ulama menyampaikan apresiasi terhadap keputusan tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin pertambangan di kawasan konservasi Raja Ampat.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama di wilayah yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.

Komandan Satuan Khusus Banser Maritim (Baritim), Ikhwan Arief, menilai keputusan tersebut mencerminkan semangat pembangunan berkelanjutan yang tidak mengorbankan ekosistem.

Dia menyebutkan bahwa ekosistem laut Raja Ampat merupakan aset berharga bangsa yang harus dijaga secara serius.

“Pencabutan izin tambang ini menunjukkan negara hadir untuk melindungi alam dan rakyatnya. Industri, pariwisata, dan pelestarian lingkungan harus berjalan seiring, dan Raja Ampat adalah contoh konkret bagaimana konsep blue economy dapat diterapkan,” ujar Ikhwan.

Menurut Ikhwan, industri, ekonomi pariwisata dan plestarian lingkungan harus terus berjalan seiringan, utamanya di Raja Ampat, sehingga program blue ekonomi sangat penting untuk di terapkan diseluruh sisi indrustri.

Potensi Raja Ampat tidak hanya pada kekayaan alamnya, tetapi juga pada sumber daya manusianya yang terus berkembang.

"Karena potensi ketiganya sangat besar, apalagi jika terus ditingkatkan dengan adanya peningkatan SDM yang sangat siginifikan di tanah Papua," ungkap Ikhwan.

Selain sebagai Komandan Satuan Khusus Baritim, Ikhwan merupakan salah satu aktivis lingkungan yang pernah melakukan pendampingan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Raja Ampat.

Selama di Raja Ampat, dia melakukan pemdampingan peningkatan kapasitas sumber daya masayarakat dan pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan.

Baritim berharap keputusan ini menjadi pijakan kuat untuk menata ulang kebijakan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika