REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyediaan lahan demi mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menyusul arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dua pekan lalu.

Tito dan Dadan meminta pemda mengajukan maksimal 10 opsi lokasi lahan yang akan digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG. Menurut Tomsi, percepatan pengumpulan data ini penting agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah bisa segera berjalan.

“Data tersebut sangat diperlukan bagi BGN, karena dari data-data itu kan harus dicek lagi. Harus dicek lagi mana yang layak dan mana yang tidak layak,” katanya Jakarta, Jumay (23/5/2025).

Tomsi menjelaskan, batasan maksimal 10 lokasi diajukan agar jika satu lokasi tidak memungkinkan, masih tersedia alternatif lainnya. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya perubahan dan penyesuaian anggaran. Ia menegaskan pentingnya ketersediaan lahan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dia menyampaikan, pemerintah menargetkan 1.542 dapur sudah bisa dibentuk pada Agustus mendatang. Dapur-dapur ini akan menjadi tempat memasak dan distribusi MBG untuk anak-anak sekolah. Lokasi dapur diupayakan sedekat mungkin dengan sekolah-sekolah. “Dicarikan titik yang paling strategis, yang paling strategis sekali lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar lahan untuk dapur MBG berstatus hak pakai yang dipinjam dari pemda. Lokasinya pun diharapkan berada dekat dengan sekolah-sekolah yang mencakup paling tidak 3.000 siswa, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit.

“Artinya lokasi ini kita harapkan jangan jauh dari kelompok sasaran,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika