REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan segera melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Rencananya, Pemprov Jakarta akan melakukan penentuan lokasi (penlok) normalisasi Ciliwung dalam waktu dekat ini.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan penlok terkait normalisasi Ciliwung. Setelah itu, baru akan dilakukan pembebasan lahan warga di sekitar Sungai Ciliwung.
"Kami akan mengeluarkan penlok untuk mulai melakukan pembebasan dalam normalisasi Sungai Ciliwung," kata dia dikutip Republika, Rabu (2/4/2025).
Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta juga telah menyiapkan beberapa rumah susun (rusun) untuk warga terdampak normalisasi Ciliwung. Salah satu rusun yang disiapkan adalah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa.
"Dalam konteks pembebasan Ciliwung ini, kami sudah menyiapkan beberapa rumah susun termasuk yang di Jagakarsa. Mungkin setelah lebaran saya akan resmikan, apakah itu akan diberikan tempat untuk penampungan rumah susun bagi warga, akan kami pikirkan," kata dia.
Meski demikian, warga yang nantinya akan tinggal di rusun harus disesuaikan dengan lokasi tempat kerjanya. Menurut dia, keberadaan rusun itu akan sia-sia jika tempat kerja penghuni jauh dai rusun yang disediakan.
"Jangan warga yang biasa kerja dari tempat pekerjaan itu, rumah susunnya jauh dari tempat dia bekerja. Ini yang menjadi problem, keluarganya dibawa, dia sendiri tetep masih kerja di situ," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta Hendri mengatakan, terdapat tiga wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk normalisasi Ciliwung, yakni Cawang, Bidara Cina dan Pengadegan. Adapun bidang tanah yang harus dibebaskan di Cawang berjumlah 411 bidang tanah, Bidara Cina 162 bidang tanah dan Pengadegan 61 bidang tanah. Sementara itu, luas lahan yang perlu dibebaskan adalah sekitar 58.946 m2 di Cawang, 13.101 m2 di Pengadegan, dan 57.035 m2 di Bidara Cina.
Kendati demikian, terdapat sejumlah kendala untuk melakukan pembebasan lahan. Salah satunya adalah masih ada sebagian tanah yang merupakan tanah garapan. "Sehingga pembuktian kepemilikanya perlu penelitian yang lebih komprehensif," kata dia, Jumat (7/3/2025).
Ikuti Whatsapp Channel Republika