Jumat 21 Mar 2025 13:43 WIB

Ditantang PDIP Jabar Bongkar Puncak, Ini Respons Gubernur Dedi Mulyadi

Pemprov Jabar siap bantu Kementerian Lingkungan Hidup tertibkan bangunan puncak

Rep: Fauzi Ridwan/ Red: Teguh Firmansyah
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diwawancara wartawan usai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Lodaya 2025, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025). Operasi ketupat Lodaya digelar sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1446 H.
Foto: Edi Yusuf
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi diwawancara wartawan usai Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Lodaya 2025, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (20/3/2025). Operasi ketupat Lodaya digelar sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1446 H.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons tantangan PDIP Jawa Barat yang meminta untuk membongkar bangunan swasta perusak alam di Jawa Barat termasuk di puncak Bogor.

Ia mengatakan rencana pembongkaran tersebut bakal dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Baca Juga

"Itu kan sudah rilis ada Kementerian LH, ada kewenangan yang ditangani Kementerian LH kan kita tidak boleh menyerobot orang," ucap Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (21/3/2025).

Dalam rilis tersebut, ia menyebut Kementerian Lingkungan Hidup dalam waktu satu bulan meminta pihak swasta untuk membongkar bangunan-bangunan di puncak. Namun, apabila dalam sebulan tidak dilakukan maka Kementerian LH yang akan membongkar.

"Mungkin akan meminta bantuan ke Provinsi Jawa Barat," kata dia.

Pihaknya pun akan menyatakan siap membantu Kementerian Lingkungan Hidup untuk membongkar bangunan tersebut.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement