REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dilaporkan tidak akan melakukan program sarapan gratis. Padahal, program itu merupakan salah satu janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.

Pramono membenarkan bahwa program itu tidak akan dilaksanakan oleh Pemprov Jakarta. Pasalnya, program sarapan gratis yang hendak dilaksanakannya hampir sama dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah dilakukan pemerintah pusat.

"Jadi pada waktu retreat di Magelang, Kepala Badan Gizi menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis," kata dia, Sabtu (8/3/2025).

Karena itu, program sarapan gratis urung dilaksanakan. Menurut dia, Pemprov Jakarta akan mengikuti arahan dari dari pemerintah pusat. "Sebetulnya sebagai Pemerintah Jakarta, kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan pemerintah pusat," ujar dia.

Kendati demikian, ia memastikan anggaran yang telah disiapkan untuk pelaksanaan program sarapan gratis tetap akan digunakan untuk keperluan pendidikan. Beberapa contohnya adalah memperbaiki infrastruktur pendidikan di Jakarta.

"Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, untuk menyiapkan itu terutama di kantin, UMKM dan sebagainya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika