REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kebijakan efisiensi pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto tidak boleh mempengaruhi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN). Hal itu merespons isu terkait UKT bagi mahasiswa akan naik imbas kebijakan pemotongan anggaran kementerian.

"Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli," ujar Sri pada konferensi pers bersama dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Sri menerangkan, poin-poin yang terdampak pada efisiensi di kementerian/lembaga hanya berkaitan dengan perjalanan dinas, seminar, ATK (alat tulis kantor), perayaan dan seremonial lainnya. Dia menegaskan kembali, dana operasional PTN sama sekali tidak terdampak.

"Karena kriteria efisiensi kementerian, lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut," ucap Sri.

Selain itu, Sri menegaskan, program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa tidak mampu tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran. "Terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," ujar Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika