REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi pembicaraan hangat dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan bahwa proyek strategis yang dijalankan nanti benar-benar bermanfaat dan tidak buang-buang anggaran.
Apalagi APBN 2025 terbilang sangat ketat mengingat beban pembiayaan utang yang cukup besar pada tahun ini. Total utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Utang itu terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun
Namun terlepas dari besarnya beban yang harus dibayar, proyek PSN juga mesti sejalan dengan arah pemerintahan baru di dalam visi misi Asta Cita. Di antara misi tersebut seperti memantapkan sistem pertahanan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi maupun industrialisasi serta pembangunan lapangan kerja.
Dari paparan misi Asta Cita ini, banyak pihak yang berspekulasi bahwa pemerintahan Prabowo tidak akan jor-joran membangunan infrastruktur seperti halnya di era Jokowi. Di era sebelumnya, Jokowi sejak awal ingin memperkuat infrastruktur di tanah air melalui visi Indonesia-Sentris. Dalam 10 tahun roda kepemimpinan Jokowi, tercatat telah dibangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, dan 6.000 kilometer jalan nasional.
Sementara itu Prabowo terbilang masih terbatas dalam pembicaraan soal infrastruktur, terutama soal jalan. Justru, fokus utama yang ramai dibicarakan dalam 100 hari yakni penguatan SDM (sumber daya manusia) melalui Program Makan Bergizi Gratis. "Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindaklanjutnya ke seluruh K/L teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Kamis.
Susiwijono menyatakan, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan dilakukan evaluasi periodik, dan sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap PSN. "Terutama untuk PSN yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah, kementerian pengusul atau pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya," tegas Susiwijono.
Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh Proyek PSN, baik yang sudah selesai atau sudah beroperasi, akan selesai di tahun 2025 maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025.
Permintaan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan dimintakan kepada para menteri dan gubernur yang mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis seluruh proyek PSN.
Namun harus diakui mencuatnya isu evaluasi PSN pada 100 hari kerja Prabowo juga tak terlepas dari gonjang-ganjing pembicaraan di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Sejumlah pihak mempertanyakan seberapa besar dan urgensi sehingga program tersebut masuk di dalam PSN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika