REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Hamas dan Israel telah menyepakati gencatan senjata dalam perundingan yang dimediasi oleh AS, Mesir dan Qatar. Namun gencatan senjata tersebut terancam batal jika pemerintahan PM Netanyahu ogah untuk meratifikasinya.

Seperti dilansir the Guardian, Kamis (16/1/2025), Kantor PM Netanyahu mengatakan, kabinet tidak akan bertemu untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata sampai Hamas menarik kembali 'konsesi di menit terakhir'

Kantor PM Benjamin Netanyahu menuduh Hamas berusaha mendapatkan 'konsesi menit terakhir' pada beberapa aspek kesepakatan tersebut. "Kabinet keamanan Israel telah menunda pertemuan yang direncanakan untuk menyetujui gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan dengan Hamas di Gaza," tulis Kantor PM Netanyahu.

Reuters mengutip kantor Netanyahu yang mengatakan Hamas mengingkari bagian-bagian dari perjanjian yang dicapai dengan para mediator dan Israel.

Hamas disebut pejabat Israel mencoba untuk mengambil keuntungan di menit-menit terakhir. "Kabinet Israel tidak akan bersidang sampai para mediator memberi tahu Israel bahwa Hamas telah menerima semua elemen perjanjian tersebut."

Awalnya sidang dijadwalkan pada pukul 11 ​​pagi (9 pagi GMT). Jerusalem Post sebelumnya melaporkan penundaan kabinet keamanan disebabkan karena delegasi kesepakatan penyanderaan belum menyelesaikan pekerjaannya di Qatar dan kembali ke Israel.

Dilaporkan kabinet keamanan akan bersidang ketika negosiator telah balik ke Tel Aviv. 

Hamas menegaskan tetap berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata yang diumumkan oleh mediator pada Rabu. Pejabat senior Hamas Izzat el-Reshiq telah mengonfirmasi komitmen itu.

Konsesi akhir

Ikuti Whatsapp Channel Republika