REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan memecat Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Dalam keterangannya di Kirya, Tel Aviv beberapa jam setelah Netanyahu mengumumkan pemecatannya, Gallant menilai Israel saat ini berjalan tanpa petunjuk dalam kegelapan.
Gallant mengungkapkan bahwa dirinya dipecat atas dasar tiga alasan. Pertama, adalah sikap oposisinya terhadap undang-undang 'korup' yang diajukan oleh Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-orthodoks (heredim) dari wajib militer bergabung ke IDF. Gallant menilai pengecualian itu tidak bisa diterima merujuk pada tantangan keamanan yang akan dihadapi Israel beberapa tahun ke depan.
"Kita tidak boleh memperbolehkan undang-undang korup dan diskriminatif disahkan di Knesset dan mengecualikan puluhan ribu (heredim) dari ikut serta menanggung beban negara," ujar Gallant dikutip Jerusalem Post, Rabu (6/11/2024).
I salute Israel’s fallen troops and their families, our wounded veterans, the hostages and their families, all of the IDF’s troops and security forces.
I trust you and salute you. pic.twitter.com/7BuM2v8fyT
— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) November 5, 2024
Alasan kedua dirinya dipecat adalah kesepakatan pertukaran sandera, yang menurut Gallant saat ini masih mungkin dilakukan meski akan berisiko pada "kompromi-kompromi yang menyakitkan", namun IDF akan tetap mampu menanganinya. Menurut Gallant, mengabaikan para sandera akan menjadi sebuah 'simbol Cain' (peringatan dari Tuhan) di kalangan rakyat Israel sehingga para sandera yang masih hidup harus dipulangkan.
Adapun alasan yang ketiga adalah keengganan Netanyahu membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa 7 Oktober 2023, yang dinilai Gallant penting dalam rangka mengungkap kebenaran. Gallant menutup pernyataannya dengan penghormatan terhadap prajurit IDF, prajurit yang terluka dan keluarga sandera dan prajurit yang terbunuh di medan perang.