Pembenaran hukum AS untuk berada di Suriah, yang merupakan rumah bagi sekitar 900 tentara AS, juga didasarkan pada perjanjian Washington dengan Baghdad.
Pasukan AS secara resmi berada di Irak dan Suriah untuk memastikan kekalahan abadi kelompok militan ISIS, namun kehadiran mereka juga dipandang sebagai penghalang strategis melawan Iran dan proksinya.
Jika pasukan AS mundur, mereka akan melakukannya pada saat kekuatan regional lainnya mengerahkan kekuatan militernya terhadap pemerintah pusat Irak yang lemah.
Pada Senin pekan lalu Turki melancarkan serangan udara terhadap kelompok bersenjata Kurdi di Irak utara. Pada bulan Agustus Ankara dan Baghdad sepakat bahwa pangkalan Turki di Irak utara akan dipindahkan ke Angkatan Bersenjata Irak, dan pusat pelatihan dan kerja sama gabungan Turki-Irak akan beroperasi di sana.
Sekitar 150.000 anggota Unit Mobilisasi Populer mendapat alokasi tambahan 700 juta dolar AS dalam anggaran tiga tahun Irak yang dikeluarkan pada 2023. Batas waktu penarikan pasukan AS yang dilaporkan jatuh setelah pemilihan presiden AS pada tahun 2024.
Dalam kasus sebelumnya, pemerintahan Biden menindaklanjuti kesepakatan mantan Presiden Donald Trump untuk menarik pasukan dari Afghanistan. Pasukan AS memasuki Irak melalui invasi tahun 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein.
Jumlah pasukan mencapai puncaknya pada 168.000 selama apa yang disebut sebagai lonjakan tersebut, namun pada tahun 2011 tentara Amerika ditarik sepenuhnya oleh Presiden Barack Obama. Dalam waktu tiga tahun, ISIS muncul di Suriah dan Irak dan pada tahun 2014 Obama mengerahkan kembali pasukannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika