Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan, menentang status quo di Temple Mount adalah tindakan yang berbahaya, tidak perlu, dan tidak bertanggung jawab. "Tindakan Ben Gvir membahayakan keamanan nasional negara Israel dan status internasionalnya."

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel mengatakan, pernyataan tidak bertanggung jawab Ben Gvir membahayakan aliansi strategis Israel dengan negara-negara Muslim, yang menurutnya merupakan bagian dari koalisi "dalam perang melawan poros kejahatan Iran". Arbel adalah anggota partai Shas, sebuah faksi ultra-Ortodoks dalam pemerintahan koalisi yang menolak desakan untuk kehadiran Yahudi yang lebih besar di Al-Aqsa.

Banyak komunitas ultra-Ortodoks meyakini daerah itu suci, dan mengikuti larangan rabi untuk mengunjungi situs tersebut.

Umat Yahudi menyebut situs itu sebagai Temple Mount, tempat dua kuil Yahudi kuno diyakini pernah berdiri.

Kuil pertama diyakini dibangun oleh Raja Solomon dan dihancurkan oleh orang Babilonia, sedangkan kuil kedua dihancurkan oleh orang Romawi.

Di sisi barat daya tembok kuno masjid terdapat Tembok Barat, yang diyakini umat Yahudi sebagai satu-satunya sisa kuil kedua yang masih ada setelah dihancurkan oleh orang Romawi.

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa banyak pihak melihat kelemahan Netanyahu dalam menghadapi Ben Gvir.

"Ia tidak mampu mengendalikan pemerintah, bahkan ketika ini merupakan upaya yang jelas untuk merusak keamanan nasional kita. Tidak ada kebijakan, tidak ada strategi, dan pada kenyataannya, tidak ada pemerintah," tambah Lapid.

Benny Gantz, yang keluar dari kabinet perang Israel dua bulan lalu, menulis di X bahwa tidak ada perubahan "dalam status quo bersejarah The Temple Mount".

"Terlepas dari retorika yang provokatif dan tidak bertanggung jawab dari beberapa pihak, Israel berkomitmen untuk melestarikan status bersejarah ini dan tidak berniat mengubahnya. Kebebasan beribadah akan selalu dijamin di tempat suci tersebut."

Ikuti Whatsapp Channel Republika