REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Bakal calon (Bacalon) Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menyambut baik dan menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada yang mengubah aturan Pilkada selama ini. Ridwan Kamil kemarin dideklarasikan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.

"Saya mengikuti saja keputusan/aturan di negeri ini. Dari awal tugas, kami hanya mengikuti," ucapnya RK saat menghadiri konsolidasi nasional PKS di Tangerang, Selasa (20/8/2024).

Ia mengaku, atas adanya perubahan terkait aturan Pilkada yang memungkinkan lebih banyak partai politik mengajukan calon sendiri di Pilkada serentak ini tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, jika banyak yang mencalonkan dalam perhelatan kepala daerah ini dinilai akan lebih baik.

"Kalau ada perubahan aturan atau perubahan pemberlakuan dan lain sebagainya kita tunggu keputusan resminya," ucapnya.

Baginya, apakah mau sedikit, atau mau banyak calon, tidak menjadi masalah. "Karena, pengalaman saya di Kota Bandung itu, ada delapan pasang dan di Gubernur Jawa Barat ada empat pasang. Makin banyak makin bagus," tambahnya.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan pihaknya tidak berpaling dari pencalonan gubernur Daerah Khusus Jakarta yakni kepada Ridwan Kamil - Suswono. "Hari ini wartawan banyak yang menanyakan kepada saya, juga ada guncangan-guncangan mungkin, terkait dengan keputusan MK dalam proses pendaftaran di KPUD," katanya.

Syaikhu berharap, koalisi banyak partai yang sudah dibangun terus dipertahankan. Ia tidak ingin atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut dapat mengganggu komitmen dari para partai.

"Lalu saya berharap jalinan kerja sama yang sudah kita jalin sudah sedemikian panjang. Kiranya apa yang sudah kita kuatkan, rekatkan tidak terkoyak kembali. Kita memulai sesuatu dari awal lagi kita lanjutkan dan sukseskan sampai menang," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika