Kamis 15 Aug 2024 11:24 WIB

Menpora Sentil BPIP Soal Aturan Lepas Jilbab: Tabrak Nilai-Nilai

Sejak 2022, seluruh kewenangan terkait Paskibraka diambil alih BPIP dari Kemenpora.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).
Foto: Antara/HO-Kemenpora
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu dalam prinsip keagamaan, meskipun untuk keperluan standar seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Dito merespons polemik petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang diwajibkan melepas jilbab.

 "Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," kata Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Baca Juga

Dalam kesempatan itu, Dito mengkritisi argumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tidak tegas terhadap polemik yang menuai sorotan publik tersebut. "Kemarin juga ternyata BPIP sudah melakukan preskon, walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," kata wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Dito menyayangkan situasi yang terjadi saat ini. Dia pun menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu meskipun ada kebutuhan untuk keseragaman.

Menurut Dito, Kemenpora telah melakukan investigasi dan pendalaman mengenai masalah itu. Sejak 2022, kata Dito, seluruh kewenangan terkait Paskibraka telah diambil alih oleh BPIP.

Meskipun Paskibraka bukan lagi berada di bawah kewenangan Kemenpora, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pengelolaan yang baik bagi para peserta Paskibraka. Dia tidak ingin para pemuda dipaksa sampai melepas jilbab.

"Tetapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah mencegah, pembinaan, dan juga pengelolaan Paskibraka," kata Dito.

Saat ditanya mengenai respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu tersebut, Dito menyatakan, belum ada arahan khusus. Hal itu karena kewenangan terkait Paskibraka saat ini berada di BPIP. "Tentunya belum. Karena kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa, tetapi ada BPIP," katanya.

Baca: Peringatan HUT PPAD, Diwarnai Tangis Harus Mengenang Doni Monardo

Namun, Dito sebagai menteri yang menangani anak muda akan tetap berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement