Menurut laporan Al Jazeera, serangan udara Israel tersebut terjadi di sebuah sekolah di kawasan Daraj, timur Kota Gaza, kira-kira pada waktu shalat Subuh. Serangan Israel tersebut juga melukai ratusan warga Palestina lainnya.

Israel mengakui melakukan serangan tersebut dengan alasan bahwa sekolah itu merupakan “markas militer” kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Kepresidenan Palestina mengatakan, bahwa Amerika Serikat turut bertanggung jawab atas serangan yang dilakukan Israel pada sebuah sekolah di Gaza yang menewaskan lebih dari 100 orang.

“Kami menganggap pemerintah AS bertanggung jawab atas pembantaian ini karena dukungan finansial, militer, dan politik mereka kepada Israel,” kata Kepresidenan Palestina dalam pernyataannya di platform X pada Sabtu.

Sebelumnya, pemerintah AS mengucurkan dana sebesar 3,5 miliar AS dolar (sekitar Rp55,8 triliun) kepada Israel untuk membeli senjata Amerika “Bantuan tersebut dikucurkan pada saat yang sama dengan serangan parah ini, yang membuktikan keterlibatan AS dalam genosida yang sedang berlangsung,” kata pernyataan tersebut.

“AS harus segera mengakhiri dukungan tanpa syaratnya kepada Israel, yang menyebabkan tewasnya ribuan orang tak bersalah, termasuk anak-anak, wanita dan lansia,” kata pernyataan itu.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan bahwa Indonesia juga mengutuk keras pembantaian warga Palestina yang dilakukan oleh Israel di sebuah sekolah di Gaza. “Indonesia mengutuk keras pembantaian lebih dari 100 warga Palestina di Sekolah Al-Tabi'in di Gaza oleh Israel pada 10 Agustus 2024,” kata Kementerian Luar Negeri RI di platform X yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan bahwa Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kejadian tersebut. Selain itu, Indonesia juga menyerukan agar komunitas internasional bersatu untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan dan genosida yang dilakukan oleh Israel.

“Israel harus bertanggung jawab atas semua kejahatan tersebut. Segala bentuk impunitas harus dihentikan,” tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika