REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis intelijen, pertahanan dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro mengemukakan jaminan pertahanan dan keamanan sangat penting pada masa transisi kepemimpinan sampai pelantikan presiden-wapres terpilih hasil Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan.
Untuk itu, Ngasiman mengapresiasi TNI dan Polri yang kembali menyelenggarakan kegiatan konsolidasi guna membangun keberlanjutan sinergi antara kedua institusi pertahanan dan keamanan tersebut. "Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, kedua lembaga menegaskan fondasi pertahanan dan keamanan dibangun atas landasan soliditas dan sinergi kedua institusi tersebut," ujar Simon, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (28/2/2024).
Menurut dia, soliditas dan sinergi TNI-Polri merupakan isu yang selalu bergulir dari periode ke periode. Soliditas dan sinergi tersebut dinilai sebagai puncak tertinggi kesadaran kedua institusi atas berbagai kejadian yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional, utamanya pascareformasi 1998.
Simon menambahkan semua ancaman dapat ditangani dengan baik berkat kerja Sama kedua lembaga pertahanan dan keamanan itu. Dalam kegiatan Rapat Pimpinan TNI-Polri tersebut, setidaknya ada sejumlah situasi yang perlu direspons, yakni dinamika elite politik saat ini pasca-Pemilu 2024.
"Jangan sampai meluas di tingkat basis yang berpotensi terjadinya gesekan di arus bawah. Langkah antisipasi secara menyeluruh dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan,” tuturnya.
Ia melanjutkan hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu langkah antisipasi diplomasi pertahanan dalam merespons lingkungan strategis terkini. Seperti diketahui, peta Asia Tenggara saat ini dipetakan berdasarkan keberpihakan terhadap negara-negara adidaya, baik probarat (Amerika Serikat) atau problok timur (China).
Menurut Simon, kapasitas untuk memosisikan diri dalam situasi tersebut sangat penting sehingga menentukan langkah diplomasi yang akan diambil. Di sisi lain, tantangan perkembangan dunia digital juga tidak kalah penting. Intensitas serangan siber ke Indonesia kini semakin intensif seiring dengan posisi Indonesia yang semakin menguat dalam peta geopolitik.
"Tantangan ini harus ditanggapi secara lebih serius dalam kebijakan yang lebih strategis, namun juga operasional di lapangan sehingga kita tidak lagi kecolongan. Karenanya, sinergi juga diperluas dengan lembaga-lembaga lain yang berwenang dan berkompeten dalam urusan siber," ujar Simon menambahkan.
Sementara itu, Simon secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menerima tanda kehormatan langsung dengan keputusan presiden berupa kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal TNI. Selain sebagai bentuk apresiasi negara kepada Prabowo, tambah Simon, tanda kehormatan itu juga bermakna agar Menhan melanjutkan sikap pengabdian kepada bangsa dan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika