REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan enam arahan penting pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024. Acara yang berlangsung secara hybrid dari Vasa Hotel Surabaya tersebut menghadirkan Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Pak Menteri sebelum memutuskan tidak jadi berangkat kemarin, Beliau berkirim salam takzim kepada kita semua dan Beliau sangat ingin hadir di sini, tapi karena hari ini ada rapat kabinet, maka saya dipanggil Beliau dan minta saya hadir langsung. Beliau memberikan arahan kepada saya dan saya mencatatnya ada enam arahan penting,” kata Suhajar, dalam keterangan persnya, Senin (26/2/2024).
Enam arahan Mendagri tersebut meliputi, pertama, menjadi perencana yang berintegritas dan memuliakan efisiensi. Suhajar menyampaikan, efisiensi merupakan prinsip dari manajemen. Berdasarkan buku terkait manajemen yang ia baca, pihak yang memenangkan persaingan adalah dia yang paling memuliakan efisiensi. Ketika pemegang kekuasaan tidak mampu menjunjung efisiensi, maka dia akan disalip, ditikung, dan ditinggal oleh lawannya yang memuliakan efisiensi.
“Kenapa daerah-daerah bisa lebih maju dari daerah lain, kenapa sebuah perusahaan bisa mengalahkan perusahaan yang lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang memenangkan persaingan adalah yang memuliakan efisiensi,” ujarnya.
Kedua, memastikan pembangunan yang berorientasi pada hasil. Suhajar menekankan agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Dia mencontohkan seperti di dalam proyek pembangunan jalan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak malah menjadi mangkrak.
“Tolong pesan Pak Menteri di nomor dua jauh sangat mendalam, pastikan rupiah yang keluar betul-betul bermanfaat untuk rakyat,” terangnya.
Ketiga, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Poin ini penting karena daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi bisa memiliki keleluasaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri. Selain itu, Suhajar menjelaskan, PAD yang tinggi juga bisa menaikkan derajat otonomi daerah atau derajat politik desentralisasi untuk membangun daerah dan menciptakan inovasinya di daerah masing-masing.
“Pesan Pak Menteri yang nomor empat adalah wujudkan pemerintahan yang ramah investasi. Hari ini APBD Bintan pajaknya tertinggi dari hotel dan restoran di Bintan, karena Pemda sangat ramah hadirnya investasi ke dalam,” lanjutnya.
Kelima, pendidikan dan kesehatan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Pada poin ini, Suhajar menekankan agar perencanaan dan pembangunan terkait pendidikan dan kesehatan harus dibuat secara baik. Pelayanan pendidikan dan kesehatan ini diharapkan bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.
“Jadi kalau lebih maju ya memang pendidikan dan kesehatannya jalan lurus menuju kemajuan, tidak ada negara yang bisa memakmurkan rakyatnya kalau pendidikan dan kesehatannya buruk,” tuturnya.
Terakhir, keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Suhajar menyampaikan, tugas melayani masyarakat merupakan pekerjaan bersama. Pelayanan publik yang efektif akan memudahkan masyarakat, apalagi ketika dihubungkan dengan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Mal Pelayanan Publik yang ada tolong di-connecting-kan dengan teknologi. Jadikan layanan elektronik, nanti lebih luas lagi SPBE. Ini tanggung jawab Anda bersama, Bappeda tolong Anda yang memegang tangan kanannya kepala daerah untuk anggaran, Anda bertanggung jawab untuk itu,” tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
