REPUBLIKA.CO.ID, BANJARBARU -- Pemerintah Kabupaten Banjar (Pemkab) Banjar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan (BPKP Kalsel) bersinergi memperkuat pengawasan program bidang pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan.

"Kami sangat berterima kasih jika BPKP melakukan pengawasan di bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan," ujar Saidi saat menerima kunjungan Kepala BPKP Kalsel di Kabupaten Banjar, Kalsel, Selasa. 

Menurut dia, hasil pengawasan itu bisa menjadi rekomendasi strategis bagi Pemkab Banjar memetakan risiko untuk perbaikan terhadap program yang belum terlaksana dan hambatan terhadap program itu.

Kepala BPKP Kalsel, Ayi Riyanto, mengatakan pertemuan dengan Bupati Banjar untuk memperkuat dan mempererat sinergitas pelaksanaan tugas sebagai lembaga pemerintah terkait pengawasan.

"Kami berharap pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan good governance melalui bantuan semua pihak," ucapnya. 

Ayi menekankan tugas BPKP, yakni membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola "goverment" meliputi tata kelola perencanaan hingga laporan serta dokumentasi berbagai kebijakan pemerintah.

Tugas BPKP, kata dia, untuk memastikan program pemerintah berjalan baik melalui fungsi pengawasan serta memotivasi pemerintah daerah bekerja lebih baik dan optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Bupati Banjar didampingi sejumlah pimpinan SKPD, seperti Inspektur Daerah M Riza Dauly, Kadinkes Yasna Khairina, Kadisdik Liana Penny, Kadinsos P3AP2KB Dian Marliana dan pejabat lainnya saat bertemu pimpinan BPKP Kalsel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika