REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan transportasi publik dan mobilitas aktif menjadi prioritas di Nusantara, Kalimantan Timur.
"Kami memiliki target yaitu 80 persen perjalanan menggunakan transportasi publik dan mobilitas aktif. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga mengenai menciptakan kesetaraan dalam mobilitas bagi semua masyarakat," ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim.
Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan "Kota Dunia untuk Semua" yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan, OIKN terus memperkuat tekadnya dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala OIKN Bambang Susantono telah menyampaikan langkah-langkah strategis dalam transformasi sistem transportasi di IKN. Bambang juga memperkenalkan jajaran Tim Asistensi Ahli Otorita IKN Bidang Transportasi sebagai upaya dalam mensukseskan pencapaian target yang telah ditanamkan dalam rencana induk dari perspektif transportasi, guna menciptakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan transportasi yang ideal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Salah satu fokus utama dalam transformasi ini adalah peningkatan penggunaan transportasi publik dan mobilitas aktif.
Tim Asistensi Ahli, yang dipimpin oleh William Sabandar dan Sekretaris Tim Resdiansyah, terdiri atas para ahli dari berbagai latar belakang keahlian dengan beragam perspektif sebagai perwujudan keikutsertaan para pelaku kepentingan dalam proses perencanaan dan pembangunan di IKN. Adapun, anggota Tim Asistensi Ahli diisi oleh Tory Damantoro, IB Ilham Malik, Hafida Fahmiasari, Batari Saraswati, Prof. Erika Bukhari, Tjokorda Nirarta Samdhi, dan Ki Darmaningtyas. Pembentukan Tim Asistensi Ahli ini diharapkan mampu menghadirkan transformasi bermobilisasi di IKN dan kota mitra lainnya.
William Sabandar mengatakan bahwa pihaknya memiliki Key Performance Indicators (KPI) yang menjadi fokus dalam mencapai target ini, termasuk aksesibilitas ke fasilitas kunci, koneksi transit yang efisien, dan pencapaian emisi bersih pada tahun 2045. "Ketiga kerangka kebijakan, Terintegrasi, Cerdas, dan Hijau, menjadi landasan utama bagi perubahan mendalam ini," kata William.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
