Selasa 13 Feb 2024 17:38 WIB

KPK Cek Laporan Koalisi Soal Prabowo

Yusril menuding isu dugaan korupsi pembelian pesawat merusak kredibilitas Prabowo.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Agus raharjo
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).
Foto: Republika/Flori Sidebang
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan respons atas laporan Koalisi Masyarakat Sipil soal pengadaan pesawat Mirage 2000-5 di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Untuk sementara ini, KPK melakukan verifikasi atas laporan tersebut.

Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan laporan Koalisi sudah diterima tim KPK. Laporan tersebut masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK pada Selasa (13/2/2024)

Baca Juga

"Berikutnya kami verifikasi sesuai ketentuan lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat di Kedeputian Informasi dan Data KPK," kata Ali kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan baru saja melaporkan Menhan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke KPK soal pembelian Pesawat Jet Mirage 2000-5. Dugaan korupsi dalam pembelian jet tempur itu disebut diselidiki lembaga antikorupsi Uni Eropa, The Group of States against Corruption (GRECO).

Sekjen Transparancy International Indonesia (TII) selaku bagian dari Koalisi, Danang Widyoko mendorong KPK mengambil langkah strategis guna mendalami laporan Koalisi. Salah satunya menggandeng otoritas internasional.

"KPK harus mulai bergerak melakukan penyidikan kerjasama mengumpulkan informasi-informasi awal agar kemudian bisa ditingkatkan stratusnya menjadi penyidikan," kata Danang.

Ketua Perhimpunan Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Julius Ibrani tak ingin kasus ini menjadi politisasi terhadap tokoh tertentu karena hanya menyita tenaga dan pikiran saja. Julius berharap KPK dapat mengusut ini secara transparan dan adil demi penyelamatan anggaran negara.

"Ini kaitannya dengan anggara negara tentu untuk membuat masalah ini menjadi clear and clear, bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka," ucap Julius.

Julius pun membantah pelaporan Prabowo ke KPK ini sarat muatan politis. Julius mengeklaim pelaporan ini didahului penelusuran panjang yang dilakukan Koalisi.

"Tidak ada urusannya dengan pemilu, tidak ada urusannya dengan kepentingan politik," ucap Julius.

Sebelumnya, Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Ihza Mahendra membantah seluruh isi pemberitaan Meta Nex dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’. Yusril menganggap isu tersebut dihembuskan untuk merusak kredibilitas Prabowo jelang pencoblosan pada 14 Maret 2024.

Dalam pemberitaan itu, Prabowo disebut terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai 55,4 juta dolar AS. Dugaan korupsi itu terjadi dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang itu disebut-sebut dijadikan modal Prabowo maju ke Pilpres 2014.

Yusril memastikan informasi terkait investigasi dugaan korupsi dalam pembelian 12 pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar adalah hoaks.

"Berita tersebut adalah hoaks terbesar yang dilakukan media asing jelang pencoblosan tanggal 14 Februari. Berita hoaks tersebut adalah sebuah pembusukan politik," kata Yusril dalam keterangannya pada Sabtu (9/2/2024).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement