Oleh : Mas Alamil Huda, Jurnalis Republika
Penyebutan angka dalam situasi sekarang cenderung dimaknai amat sempit. Maka, perlu rasanya saya memberikan disclaimer di awal tentang ‘satu’ sebagai pilihan untuk judul tulisan. Tak ada pretensi apapun soal itu. Satu jam, dua jam, atau tiga jam, bebas saja sebenarnya. Karena itu bukan substansi dari tulisan ini.
Pertama, saya ingin memulainya dari kepastian akan adanya kelompok golongan putih atau golput. Faktanya, setiap pemilu selalu begitu, selalu ada golput. Penyebabnya macam-macam. Dari sebab keadaan yang memaksa hingga kesadaran penuh pemilik hak suara untuk tidak menggunakan haknya. Yang terakhir ini umumnya punya basis argumentasi sangat kuat, kokoh. Karena mereka umumnya kelompok terdidik.
Lepas dari itu, namanya ‘hak’, konsepnya adalah boleh diambil atau boleh juga tidak. Itu berlaku umum, termasuk juga hak pilih dalam pemilu. Hak seseorang juga tak boleh dipaksakan oleh lain orang. Ada sekat yang membatasi di sana. Tetapi dalam konteks pemilu, pembahasannya bisa lebih jauh, yakni tentang manfaat dan mudharat dalam menggunakan hak pilih atau tidak. Tapi itu lain soal dan bisa panjang diskusinya.
Selanjutnya, mungkin sebagian besar di antara kita menggunakan kalkulasi politik yang detail, berlapis, sekaligus rumit dalam menentukan pilihan. 01, 02, 03 ditimbang dengan visi-misi, rekam jejak, janji politik, hingga pelanggaran etika sejak proses awal otak-atik aturan, sekaligus etika kontestan yang menyertai. Etika ini menjadi diskursus serius yang kerap muncul pada pilpres kali ini. Intinya, pertimbangannya banyak dan berat.
Kalkulasi rasional dalam bingkai politik elektoral ini tentu sah-sah saja. Boleh. Bahkan, pertimbangan demikian adalah potret ideal dalam sebuah negara yang memilih jalan demokrasi. Yakni, memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, track record, dan semua parameter yang bisa diukur secara objektif. Pertanyaannya, seberapa banyak orang yang menggunakan metode demikian? Mungkin banyak secara jumlah. Tapi apakah signifikan secara elektoral? Itu yang jadi soal.
Dua kelompok pemilih di atas sebenarnya normal saja. Tapi yang perlu digarisbawahi, sebagian besar pemilih di Indonesia, bukan dari dua kelompok itu. Mayoritas pemilih menentukan pilihan tidak dengan perhitungan yang njelimet begitu. Sebagian besar pemilih justru ringan saja menentukan pilihannya. Karena lebih gagah, lebih ganteng, atau sekadar suka meski tanpa alasan yang jelas. Tentu semua itu subjektif.
Tak sedikit juga bahkan yang ikut-ikutan. Atau lebih karena ketakutan untuk tidak lagi kebagian bansos atau instrumen lain yang belakangan gencar digelontorkan. Itu semua adalah fenomena hari ini. Fakta itu adalah realitas potret pemilih di Indonesia. Maksud saya, tak perlu buru-buru merasa lebih baik atau ‘paling’ apapun.
Yang perlu kita yakini adalah, setiap di antara kita bisa dengan bebas dan merdeka memilih calon. Di bilik suara, tak ada pengawas atau kamera pengintai. Pilihan kita tak diketahui siapapun. Tak akan ada konsekuensi apapun dari pilihan kita terhadap setiap yang melekat di diri kita. Jabatan, pangkat, atau jatah BLT/bansos, tak ada urusan dengan siapa yang kita pilih di bilik kecil berwarna putih bersih berlogo KPU.
Jika pertimbangan memilih pemimpin didasarkan pada harapan menjadi lebih baik dan tertatanya negara beserta seluruh aspek turunannya, maka itu tentang semangat. Tidak salah. Tetapi, ‘satu jam sebelum ke TPS’ ini tentang perenungan. Keduanya tidak pula bertentangan. Hanya saja, jangan-jangan selama ini bangsa kita terlalu menggelorakan semangat, tapi kurang atau lupa dengan penting dan mendasarnya kontemplasi sebelum memutuskan sesuatu.
Maka, satu jam adalah tentang rentang yang saya anggap cukup untuk memantapkan diri dalam sebuah pendirian. Tidak harus juga satu jam sebelum ke TPS, karena mungkin ada yang merasa lebih kontemplatif jika dilakukan selepas shalat Subuh pada Rabu esok. Di waktu itu, mencoba madep mantep tanpa pengaruh dari siapapun atau apapun. Merdeka menjadikan nurani sebagai pengendali arah langkah dan pilihan hati. Di waktu itu pula, mari kita menentukan pilihan secara jernih.
Termasuk bagi yang akan memilih golput, apakah mantap golput atau memutuskan datang ke TPS. Mencari yang sempurna dalam sistem politik Indonesia saat ini memang seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tapi kita bisa menggunakan ‘mahzab’ lain. Jika memang sulit menemukan yang terbaik, maka tidak memilih yang punya potensi mudharat lebih besar jika berkuasa, juga ada dasarnya.
Ada kaidah fiqih yang bisa dijadikan pijakan. Dar'ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih, menghindari keburukan harus lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Sekali lagi, jika memang tidak ketemu yang terbaik, mengeliminasi atau mencoret yang punya potensi buruk atau bahkan telah merusak tatanan, juga ada legitimasi kaidah fiqihnya.
Agama punya panduan, termasuk dalam memilih pemimpin. Kita punya keimanan untuk mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan. Setelah berbagai ikhtiar itu rampung, selesai pula tugas kita. Bagaimanapun hasilnya, siapapun yang terpilih, kita meyakini pula bahwa Tuhan memang berkehendak demikian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
