REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengatakan adanya ketidaknyamanan dalam rapat kabinet beberapa waktu terakhir. Khususnya yang diceritakan oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, terkait rapat mengenai program bantuan sosial (bansos).

Bahkan dalam pembagiannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah mengikutsertakan Risma. Padahal program bansos merupakan bagian dari kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Suasana tidak nyaman kalau Bu Risma jelas. dirasakan juga, saya juga dengar untuk BLT, bantuan bansos, kali ini kok nampaknya kok tidak banyak melibatkan Bu Risma. Bahkan daftar penerima bantuan pun tidak mengacu pada data Kemensos," ujar Aria Bima di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Padahal, Kemensos selalu melakukan validasi, verifikasi, dan update berkala terhadap data warga penerima manfaat bantuan. Namun, pemerintah saat ini lebih memilih menggunakan data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos, tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik," ujar Aria Bima.

Di samping itu, ia pun mengkritik upaya politisasi bansos yang dilakukan untuk kepentingan elektoral. Menurutnya hal tersebut sangatlah tidak beretika, ketika kemiskinan justru dikapitalisasi untuk hal-hal yang sifatnya pragmatis.

"Sudah kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, dia masih kita eksploitasi kemiskinan itu dengan bantuan dengan pencitraan untuk mendapatkan dukungan politik. Ini sangat biadab, ini sangat tidak manusiawi, sangat di bawah standar moralitas kita sebagai pejabat publik," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto menegaskan penyaluran bantuan sosial (bansos) bukan agenda politik terselubung menjelang Pemilu 2024. Menurut dia, bansos sengaja digelontorkan pemerintah lantaran kebutuhan masyarakat yang saat ini membutuhkan.

"Kita (pemerintah) sudah membagi-bagikan bansos itu sejak Covid-19. Jadi bansos itu tidak ada kaitannya dengan tahun politik," kata Airlangga saat Konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara di Karawang, Jawa Barat (Jabar), Rabu (31/1/2024).

Airlangga mengatakan, penyaluran bansos saat ini yang berbarengan dengan hajatan politik Pemilu 2024 hanya satu kebetulan. Namun dia memastikan, bansos bukan untuk dagangan politik di akar rumput.

"Kita tidak ingin dengan adanya agenda politik tahun ini, bantuan (bansos) untuk masyarakat ini terputus," ujar Airlangga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika