REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi merespons penyaluran Bantuan Pangan Beras 2024 di momentum kampanye Pemilu dinilai rawan politisasi. Bayu menegaskan, Bulog sebagai pelaksana program bertugas sebagai penyedia dan penyalur bantuan pangan ke keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan data yang ada.
"Bulog itu pelaksana, datanya dikasih, kita melaksanakan dan menyediakan stok dan menyalurkannya. Temen-temen saya tiga ini, para penyalur ini para transporter juga adalah para profesional logistik company penyalur. Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM itu menerima 100 kilogram beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya. itu saja, yayng lain kita nggak ikut mikir," ujar Bayu dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung BULOG Pusat pada Kamis (11/01/2023).
Sebagai antisipasi, kata Bayu, dalam proses pembagian dan pengantaran, Bulog dan transporter akan menyalurkan bantuan pangan tanpa atribut apapun. Hal ini untuk memastikan bantuan pangan tidak disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.
"Kita semua konfirm ya bahwa dalam semua proses itu tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun kecuali yang memang natural ada disitu. Kalau kantor pos ya atribut kantor pos, kalau keluarahan ya atribut kelurahan," ujarnya.
Karena itu, Bulog dan penyedia jasa distribusi bantuan ini akan komitmen agar penyaluran tidak disalahgunakan.
"Kami komit untuk itu, ketat melakukan seperti itu supaya betul-betul ya ini program negara punyanya rakyat. Bagi kami politisasinya urusan politisi. Kita melaksanakan tugas saja," ujarnya.
Bulog pun mempersilahkan Badan Pengawas Pemilu maupun Satgas Pangan untuk melaksanakan tugas pengawalan dalam proses penyaluran bantuan pangan beras.
"Itu silahkan Bawaslu dan Satgas pangan melaksanakan tugas, beliau beliau saya kira sudah tau apa yang dilaksanakan, kami akan melaksanakan saja," ujarnya.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan BULOG untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024 yang sudah digelontorkan sejak awal tahun 2024. Terdapat penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat bantuan pangan beras pada tahun 2024 menjadi 22 juta KPM dari sebelumnya 21,3 juta KPM. Jika diasumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan.
“Setelah tuntas menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2023, kami langsung tancap gas menyalurkan kembali program ini untuk tahun 2024 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2024," ujar Bayu.
Penyaluran bantuan pangan beras ini disalurkan merata di seluruh Indonesia tanpa terkecuali yang dilayani oleh seluruh kantor wilayah dan kantar cabang BULOG dari Aceh sampai dengan Papua melalui pelayanan dari 471 komplek pergudangan milik BULOG.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
