REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut bahwa seharusnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) menjadi sosok yang paling paham terkait data pertahanan. Namun, calon presiden (capres) nomor urut 2 itu justru mengundang Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan untuk berbicara terkait data tersebut dalam pertemuan tertutup.
"Kalau data-data Kemenhan yang disampaikan oleh Pak Ganjar, itu kan seharusnya Pak Prabowo sebagai Menhan sangat memahami seluruh data itu. Bagaimana penurunan terhadap indeks dari kemampuan pertahanan kita itu mengalami penurunan di tengah-tengah kenaikan belanja pertahanan yang luar biasa," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Ia pun menyinggung pembentukan PT. Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pasalnya, ia mengeklaim orang-orang yang berada di perusahaan tersebut merupakan sahabat-sahabat Prabowo.
Di samping itu, ia juga mengkritik Prabowo yang justru menyeret nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam tema yang merupakan sektornya. Padahal, tugas Menhan untuk menyesuaikan anggaran dengan kebijakan pertahanan.
"Kami sangat menyesalkan ketika menghadapi berbagai pertanyaan, Pak Prabowo malah menyalahkan Menteri Keuangan yang dianggap tidak memberikan dukungan terhadap kebijakan pertahanan dari Pak Prabowo tersebut," ujar Hasto.
Jelasnya, seorang pemimpin itu seharusnya menjaga kebenaran etika dan moral di depan rakyat Indonesia. Salah satunya, dengan mengakui kebenaran data-data tersebut dan melakukan evaluasi.
"Seharusnya kalau pemimpin itu berani, gentleman, diakui saja terhadap data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar tersebut, tetapi di depan rakyat ternyata pak Prabowo tidak berani untuk mengakui kebenaran data-data yang seharusnya beliau sudah luar kepala," ujar Hasto.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga menyoroti Prabowo yang enggan mengungkapkan sejumlah data terkait pertahanan dalam debat dengan Ganjar dan Anies. Padahal, data-data yang ditanyakan tak bersifat rahasia dan terbuka untuk publik.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto menjelaskan bahwa data yang ditanyakan ada di Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sejumlah kementerian. Salah satu yang dilihatnya dan bersifat terbuka ada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
"Jadi pada saat kami mencari data, kami nggak ngulik kok data-data rahasia, tidak ada satupun dokumen rahasia yang kami pakai, nggak ada. Jadi misalnya tentang MIF, pencapaian MIF September 2023, kami nemunya di LAKIP Kemenkopolhukam," ujar Andi di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
