REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo angkat bicara terkait pelaporan terhadap Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Aiman Witjaksono. Aiman dilaporkan soal tudingan aparat yang tidak netral di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ganjar mengaku telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Aiman dalam menangani kasus tersebut. "Ya kita siapkan tim hukum bisa mendampingi tapi lagi-lagi kita sangat percaya semua akan bekerja sangat profesional," kata Ganjar di UGM, Kamis (16/11/2023).
Ia menyampaikan bahwa seluruh data dan fakta harus betul-betul ditunjukan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak menjadi fitnah di kemudian hari.
Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan karena tudingan soal aparat yang tidak netral di pemilihan umum (Pemilu) 2024. Laporan tersebut diterima dengan nomor STTLP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.
"Terkait pernyataannya ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden wakil presiden yaitu Prabowo-Gibran," kata Juru bicara Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, Fikri Fakhruddin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (13/11/2023).
Dalam laporan itu, pihak terlapor membawa beberapa barang bukti. Salah satunya adalah flasdisk berisi video Aiman menyebut aparat kepolisian tidak netral di Pemilu 2024.
Selain itu, Fikri mengatakan pernyataan Aiman tersebut menimbulkan dampak negatif kepada Korps Bhayangkara. Ia juga menilai masyarakat dirugikan atas apa yang disampaikan Aiman.
Sebelumnya, Aiman mengaku mendapatkan sejumlah informasi dari beberapa kepolisian. Informasi tersebut menyampaikan rasa keberatan saat diminta komandan di kepolisiannya untuk membantu pemenangan tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tak hanya itu, Aiman juga mengungkapkan adanya instruksi terhadap semua Polres di seluruh Indonesia. Agar meminta semua Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyesuaikan CCTV kualitas hd dengan suara yang diintegrasikan dengan polisi.
"Ini berarti segala gerak-gerik aktivitas penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu terpantau oleh aparat kepolisian. Padahal KPU dan Bawaslu ada sebuah lembaga independen penyelenggara pemilu," ujar Aiman di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Ia merasa aneh, sebab hal tersebut dilakukan jauh hari sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan Pemilu 2024. Hal itu tentu berpotensi luar biasa digunakan untuk memenangkan salah satu calon.
Meski begitu, ia yakin banyak polisi yang masih mempunyai idealisme, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang diyakini bisa menjaga netralitas institusinya.
"Semoga kecurigaan saya itu salah, tapi kalau melihat beberapa indikasi yang terjadi di daerah sulit rasanya untuk mengatakan tidak ada sesuatu di sini," ujar Aiman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
