REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemilu baik Pilpres maupun Pileg akan digelar sekitar tiga bulan lagi. Tepatnya, pada 14 Februari 2024. Namun ternyata, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) dan Ragaplasma, diketahui sekitar 36 persen masyarakat Jawa Barat (Jabar) belum mengetahui jadwal pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Menurut Direktur JSPP Muhammad Salman Ramadhani, dari seribu responden yang diwawancarai di 27 kabupaten/kota, dengan rentang usia beragam mulai 20-50 tahun, didapati baru 64 persen mengetahui jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 serentak. 

Sementara sisanya, kata dia, belum mengetahui secara pasti jadwalnya, kendati sudah masuk sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

Menyikapi situasi ini Salman berharap, penyelenggara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat melakukan sosialisasi secara massif agar masyarakat mengetahui jadwal pelaksanaannya. Sehingga meminimalisir terjadinya golput, akibat ketidaktahuan masyarakat.

"Di survei kita, lumayan cukup tinggi yang enggak tahu tanggal berapa (pelaksanaan) Pemilu. Kita berharap penyelenggara Pemilu itu bisa menyosialisasikan lebih intensif lagi," ujar Salman, Kamis 16 November 2023.

Selain itu, Salman pihaknya juga mendorong agar peserta Pemilu 2024 dapat menjaga pelaksanaannya secara sportif melalui adu gagasan dan bukan kampanye hitam. Yakni, dengan tidak menjelekkan atau menjatuhkan figur lain, demi mendulang suara.

"Kita harap semua kandidat, baik legislatif, Pilpres dan timses bisa sportif. Lebih gencar menyuarakan program kerja, visi dan misi karena itu ditunggu masyarakat Jabar," katanya.

Salman menilai, Jabar tak butuh dengan isu negatif. Karena masyarakat Jabar melihat hasil potret pembangunan akan mengubah pilihan jika program kerja disosialisasikan. Yakni, baik lewat media sosial, TV maupun spanduk dan baliho. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika