Ahad 05 Nov 2023 15:57 WIB

DKPP Periksa Ketua Bawaslu Besok

DKPP akan memeriksa Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota Panwaslih Aceh Senin.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. DKPP akan memeriksa Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota Panwaslih Aceh Senin.
Foto: Republika/Febryan A
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. DKPP akan memeriksa Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan anggota Panwaslih Aceh Senin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Fahrul Rizha Yusuf dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (6/11/2023) esok. 

Berdasarkan siaran pers DKPP, Ahad (5/11/2023), Rahmat Bagja diadukan Zam Zami selaku pengadu perkara Nomor 126-PKE-DKPP/X/2023 usai meloloskan seseorang bernama Ramhadsyah menjadi Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2028 melalui surat pengumuman Bawaslu RI Nomor 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028.

Baca Juga

Rahmat Bagja sebagai Teradu I dan Fahrul Rizha Yusuf yakni Teradu II yang diadukan oleh Zam Zami. Menurut Zam Zami, seorang bernama Ramhadsyah tidak pernah mengikuti proses seleksi Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.

Selain itu, Zam Zami juga menyebut Rahmat Bagja telah melantik orang bernama Rahmadsyah yang tidak terdapat dalam surat pengumuman Bawaslu RI Nomor 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023.

Sementara Fahrul Rizha didalilkan telah melakukan kesalahan dengan mengirim nama “Ramhadsyah” kepada Bawaslu RI untuk dipilih sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2028.

"Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu, Teradu, serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan dalam sidang," ujar Sekretaris DKPP David Yama.

David menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” kata David.

David juga mengungkapkan, sidang ini bersifat terbuka untuk umum, baik masyarakat umum atau wartawan yang ingin meliput. Untuk memudahkan akses terhadap jalannya persidangan, sidang ini akan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube dan Facebook resmi DKPP.

“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” kata David.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement