REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan sebanyak 55 persen kebocoran data (data breach) di sepanjang pemantauan tahun 2023 terjadi pada sektor administrasi pemerintah. "Ini yang menjadi tugas dan fungsi BSSN untuk melihat dan memitigasi secara dini agar tidak berubah menjadi insiden siber," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra dalam acara Security Day 2023 di Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Ariandi menuturkan, persentase tersebut didapat setelah BSSN berhasil melakukan deteksi pada 207 dugaan insiden terjadinya data breach di seluruh Indonesia. Besarnya hasil deteksi itu, menurut dia, masih merupakan hal yang wajar.
Sebab, lanjut dia, ribuan layanan administrasi yang diberikan pemerintah menggunakan sistem elektronik. Sedangkan, untuk meningkatkan keamanan siber di suatu negara, dibutuhkan sebuah proses.
Ia menambahkan, setelah administrasi pemerintah, kebocoran terbanyak terjadi di sektor energi dan sumber daya mineral sebanyak enam persen, transportasi lima persen, dan teknologi dan informasi sebesar tiga persen.
"Karena semakin teknologinya terus naik, teknologinya terus muncul yang baru, sumber daya manusianya juga harus mengikuti perkembangan teknologinya," kata dia.
Meski demikian, Ariandi mengaku pemerintah bersama BSSN terus memantau terjadinya kasus kebocoran data yang telah berulang kali terjadi pada masyarakat. Pemantauan utamanya difokuskan terhadap adanya pola trafik yang tidak wajar (traffic anomalies) di dunia internet.
Guna memperbaiki persoalan itu, BSSN terus memperkuat kerja sama quad helix yang mencakup penyelenggara negara, pelaku usaha, pihak swasta, akademisi sampai dengan komunitas. Penguatan itu semakin membaik di awal triwulan IV-2023.
Sejak awal tahun, BSSN sudah banyak melakukan pertukaran sumber daya manusia, serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada kementerian/lembaga terkait. BSSN turut mengundang ahli-ahli handal yang dapat membantu meningkatkan edukasi masyarakat soal pentingnya keamanan siber.
Sementara, untuk mengantisipasi kebocoran data lanjutan, BSSN menggandeng Polri untuk menindak tiap kasus dugaan tindak pidana terkait pembobolan data di dunia siber sebagai langkah mitigasi dini meminimalisir terjadinya kebocoran data dan memperkuat sistem elektronik.
Sedangkan terkait kerja sama dengan sektor privat, BSSN sedang melakukan pembinaan paradigma yang sesuai kepada pihak swasta, maupun pemerintah. Hal lain yang terus dipantau yakni pemetaan atas serangan siber baik yang bersifat teknis maupun sosial.
"Ke depannya, kolaborasi dan inovasi yang dilakukan dalam keamanan siber menjadi penting, karena BSSN tidak bisa sendiri dan harus melibatkan industri dan teman-teman akademisi atau komunitas. Ini menjadi cara untuk kita mengimplementasikan quad helix di Indonesia sebagai perwujudan keamanan siber nasional,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
