REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri ingin Indonesia mewujudkan kedaulatan pangan agar lidah masyarakat tak terjajah dengan makanan impor.
Dalam menyampaikan pidatonya, dia mengutip keinginan ayahnya yang juga Presiden Pertama Indonesia Soekarno alias Bung Karno soal kedaulatan pangan.
"Apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno bahwa dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor. (Ini) bisa menjadi bahan untuk kritik atas praksis ideologi di bidang pangan," ujar Megawati di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Ia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji kembali aturan impor gandum. Sebab, bea atau pajak masuk impor gandum ke Indonesia tercatat nol persen.
"Saya juga minta tolong lagi sama Pak Presiden, saya dapat informasi dan itu tolong diperhatikan dan dilihat bahwa bea masuk impor gandum itu nol persen. Saya bukannya antigandum, saya juga senang hamburger, mi, tetapi mengingat gandum tadi tidak bisa ditanam di sini," tambahnya.
Dia menekankan pentingnya bea yang tinggi untuk gandum agar tidak adanya ketergantungan kepada hasil pertanian yang sulit ditanam di Indonesia itu. Padahal, Megawati mengatakan banyak sumber pangan lain untuk masyarakat Indonesia.
"Bukankah kita memiliki 10 sumber pangan lainnya, yaitu henjali, jagung, pisang, porang, sagu, singkong, sorgum, sukun, talas, dan ubi jalar yang tentunya kalau diolah dan di-backup oleh BRIN kita ini, maka bisa menyubstitusi (mengganti) gandum sekiranya bea masuk bisa diterapkan dapat diterapkan dalam masa transisi maka dana yang ada bisa dipergunakan juga untuk menambah biaya riset terhadap produk substitusi gandum," tegas Megawati.
Megawati menambahkan, penganekaragaman atau diversifikasi pangan masyarakat Indonesia juga perlu. Dia juga tidak ingin sumber pangan Indonesia hanya berasal dari beras.
Dia pun meyakini, salah satu solusi mengatasi permasalahan ini yaitu penganekaragaman pangan masyarakat Indonesia.
"Pada gilirannya, rendahnya diversifikasi pangan akan menjadi beban nasional kita," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
