REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya meningkatkan realisasi belanja pengadaan digital barang dan jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jambi koordinasi dan kolaborasi untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, serta akuntabel.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H Sudirman mengatakan koordinasi ini perlu dilakukan untuk memastikan peningkatan realisasi pengadaan digital di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
“Pengadaan barang/jasa melalui Toko Daring dapat mengakomodasi transaksi jual-beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang diproduksi, terutama oleh usaha mikro dan kecil (UMK). Melalui Toko Daring, kita harus mendorong para pelaku UMK untuk bergabung ke platform digital, sehingga ikut berperan aktif dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa kebutuhan pemerintah," ujar Sudirman, dalam pernyataannya, Jumat (22/9/2023).
Saat ini, lanjut dia, banyak sekali produk tayang dengan berbagai jenis pilihan yang tersedia platform Mbizmarket. Hal tersebut mempermudah pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah, mempercepat realisasi belanja, dan dapat mencegah korupsi sektor pengadaan barang/jasa.
Pada acara tersebut, Sekda Provinsi Jambi juga memberikan penghargaan kepada beberapa OPD berprestasi di Provinsi Jambi. Penghargaan kategori Dinas dengan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Terbaik Tahun 2023 diraih Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
Selanjutnya, penerima penghargaan dengan kategori Biro dengan Kinerja Pengadaan Barang/jasa Terbaik Tahun 2023, yaitu Biro Umum Setda Provinsi Jambi, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jambi
Sementara itu, Mbizmarket telah hadir sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sejak awal 2022.
CEO dan Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan Mbizmarket pun berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, kami terus menghadirkan fitur layanan terbaru. Salah satunya, kami mengedepankan produk dalam negeri (PDN) dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai salah satu upaya menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI)," ungkap dia.
Selain itu, kata dia, pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi juga tidak perlu lagi repot-lapor-setor pajak. Sebab, diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) telah menjadikan Mbizmarket juga berperan sebagai wajib pungut pajak (wapu).
"Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi,” tegas Ryn.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
